Payment ID Jadi Alat BI Pantau Jejak Finansial Digital
JAKARTA - Dalam upaya memperkuat pengawasan transaksi digital serta mendukung inklusi keuangan nasional, Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan sistem identifikasi pembayaran bernama Payment ID. Sistem ini menjadi bagian penting dari cetak biru sistem pembayaran nasional yang diperkenalkan dalam Indonesia Payment Systems Blueprint 2025, dan kini diperluas ke dalam rencana jangka panjang Indonesia Payment Systems Blueprint 2030.
Meskipun istilah ini masih terdengar baru bagi sebagian masyarakat, konsep di balik Payment ID sebenarnya sudah lama diterapkan secara global. Secara teknis, Payment ID memiliki kemiripan dengan Transaction ID, yaitu kode alfanumerik unik yang melekat pada setiap transaksi. Kode ini berfungsi untuk memastikan transaksi bisa dilacak, dikonfirmasi, serta diaudit. Salah satu penyedia layanan keuangan global yang menerapkan sistem serupa adalah Stripe.
Dalam peta jalan tersebut, Bank Indonesia menjadikan Digital ID dan Payment ID sebagai dua fondasi utama dalam memperluas cakupan dan akses layanan keuangan digital. Peran Payment ID bukan hanya sekadar identitas teknis untuk transaksi, melainkan sebuah sistem terstruktur yang mengaitkan identitas pengguna dengan aktivitas keuangan mereka secara aman dan dapat diverifikasi.
Baca Juga
Fungsi Lebih dari Sekadar Kode Transaksi
Secara garis besar, Payment ID dirancang untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan berbagai data transaksi dari berbagai layanan keuangan. Misalnya, data dari rekening bank, kartu kredit, dompet elektronik, maupun layanan pinjaman daring dapat diproses dalam satu sistem yang berkesinambungan. Sistem ini nantinya akan dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang menjadi tulang punggung dari identitas digital masyarakat Indonesia.
Payment ID juga dirancang agar dapat mengolah data transaksi secara granular artinya data yang sangat spesifik dan mendetail melalui sistem Data Hub. Dengan kemampuan ini, otoritas maupun penyedia layanan keuangan dapat melakukan analisis yang lebih akurat terhadap perilaku keuangan seseorang, tentunya dengan tetap memperhatikan aspek privasi.
Penerapan sistem ini tidak hanya akan membantu dalam proses transaksi yang lebih transparan, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran. Karena pengguna sudah terverifikasi secara digital melalui proses Know Your Customer (KYC), maka distribusi bantuan bisa dilakukan secara langsung dan akurat.
Izin Pengguna Jadi Kunci Akses Data
Menurut penjelasan dari Dudi Dermawan, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia, Payment ID akan tersimpan secara terpusat dalam sistem milik BI. Namun, akses terhadap data tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Untuk dapat mengakses data Payment ID, pihak ketiga seperti bank maupun lembaga pembiayaan wajib mendapatkan persetujuan atau consent dari pengguna. Persetujuan ini diberikan melalui notifikasi yang dikirim ke ponsel pengguna. Hanya setelah pengguna menyetujui permintaan tersebut, data transaksi dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti evaluasi kelayakan kredit atau penyaluran bantuan pemerintah.
Aspek keamanan dan privasi menjadi prioritas dalam pengembangan sistem ini. Perlindungan data pengguna akan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dengan pengawasan ketat terhadap setiap akses yang dilakukan oleh lembaga keuangan.
Tahapan Implementasi dan Jadwal Peluncuran
Saat ini, Payment ID masih berada pada tahap perluasan sistem serta penyusunan kerangka regulasi yang lebih matang. Namun, Bank Indonesia telah mengumumkan bahwa peluncuran awal dari sistem ini direncanakan akan dilakukan pada momen simbolis, yaitu pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2025 mendatang.
Langkah ini menandai dimulainya era baru dalam sistem pembayaran digital nasional, di mana transaksi masyarakat dapat diawasi dengan lebih cermat namun tetap menjunjung tinggi perlindungan privasi.
Risiko dan Tantangan Sistem Baru
Meskipun dirancang dengan sistem berbasis persetujuan pengguna dan diatur oleh regulasi perlindungan data yang ketat, tetap saja ada sejumlah risiko keamanan yang mungkin timbul dari penerapan Payment ID. Beberapa risiko tersebut antara lain:
Pelacakan Transaksi oleh Pihak Tidak Bertanggung Jawab
Kode identifikasi yang melekat pada transaksi dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk melacak riwayat transaksi individu. Pola pengeluaran pun bisa dianalisis secara ilegal, yang bisa menjadi celah serius terhadap privasi pengguna.
Ancaman Phishing
Penipu bisa menyamar sebagai entitas resmi dan mengirimkan email palsu yang meminta pengguna membagikan kode Payment ID. Bila pengguna tidak waspada, ini bisa membuka akses terhadap informasi sensitif lainnya.
Kebocoran Data Skala Besar
Jika basis data yang menyimpan Payment ID diretas, maka seluruh riwayat transaksi bisa terekspos. Dampaknya bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem digital nasional.
Ketiga ancaman ini menjadi tantangan serius yang perlu dijawab oleh BI dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengembangan sistem ini dilakukan dengan mempertimbangkan teknologi keamanan terkini dan tata kelola yang transparan.
Masa Depan Keuangan Digital Indonesia
Dengan sistem Payment ID, Bank Indonesia mengambil langkah besar menuju sistem pembayaran yang lebih inklusif dan efisien. Tak hanya mendukung transformasi digital di sektor keuangan, sistem ini juga membawa potensi integrasi lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, pinjaman daring, hingga sistem perpajakan.
Namun, keberhasilan sistem ini akan sangat ditentukan oleh dua hal: sosialisasi yang efektif kepada masyarakat serta penerapan perlindungan data yang ketat. Jika keduanya berjalan seiring, maka Payment ID bisa menjadi fondasi kuat untuk membangun keuangan digital Indonesia yang lebih maju dan terpercaya.
Rekomendasi
.jpg)
