Langkat Lindungi Ribuan Nelayan Lewat Program Asuransi
JAKARTA - Langkah nyata untuk melindungi para nelayan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Melalui program asuransi ketenagakerjaan, sebanyak 7.600 nelayan yang tersebar di sejumlah kecamatan kini telah mendapatkan perlindungan. Pendekatan perlindungan sosial ini menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan, yang selama ini berada pada kategori miskin dan miskin ekstrem.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat, Tengku Muhamad Auzai, mengungkapkan bahwa perlindungan asuransi tersebut berasal dari dua sumber pendanaan. Sebanyak 1.500 nelayan menerima bantuan asuransi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan sisanya, sebanyak 6.000 nelayan, mendapatkannya dari alokasi dana Pemerintah Kabupaten Langkat.
“Asuransinya dari BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Auzai pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Baca Juga
Pemberian asuransi ini, lanjutnya, menyasar nelayan yang berada pada kategori desil 1 sampai 4, yang artinya termasuk dalam kelompok masyarakat miskin hingga miskin ekstrem. Pemerintah berharap, dengan adanya perlindungan ini, akan terjadi peningkatan kualitas hidup dan status ekonomi nelayan yang selama ini rentan terhadap risiko kerja maupun tekanan ekonomi.
“Dengan pemberian asuransi ini diharapkan ada peningkatan atau perubahan untuk masyarakat yang masuk ke desil 1 menjadi masyarakat sejahtera,” jelasnya.
Menurut Auzai, nelayan memiliki peranan penting dalam sektor ketahanan pangan nasional. Mereka merupakan garda terdepan yang setiap hari bertarung dengan alam demi memastikan pasokan pangan laut bagi masyarakat. Oleh karena itu, memberikan jaminan sosial bagi para nelayan tidak hanya menyentuh aspek perlindungan individu, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas sektor pangan.
“Dengan asuransi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan, kenyamanan, dan mendukung para nelayan dalam menjalankan pekerjaannya sehari hari. Nelayan adalah garda terdepan pada sektor ketahanan pangan,” ujar Auzai.
Langkah ini pun menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Langkat untuk secara bertahap melindungi seluruh nelayan yang masuk kategori miskin. Saat ini, berdasarkan data internal Dinas Perikanan dan Kelautan Langkat, jumlah nelayan aktif di daerah tersebut mencapai 17.372 orang.
Namun, jika merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka tersebut bahkan lebih besar, yaitu lebih dari 21.000 orang nelayan yang tersebar di seluruh wilayah Langkat.
“Jadi yang kita prioritaskan adalah nelayan yang termasuk dalam kondisi miskin ekstrem, secara bertahap akan kita asuransikan seluruh nelayan di Langkat,” tegas Auzai.
Penyebaran nelayan yang telah menerima asuransi tersebut mencakup enam kecamatan, yaitu Pangkalan Susu, Babalan, Sei Lepan, Secanggang, Besitang, dan Tanjung Pura. Wilayah-wilayah ini merupakan pusat aktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Langkat, yang memiliki garis pantai dan kawasan pesisir strategis.
Meski demikian, Auzai menyebutkan bahwa hingga saat ini, selain program asuransi ketenagakerjaan, belum ada program bantuan lain yang ditujukan khusus bagi nelayan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat pesisir ini.
“Sebelumnya memang ada di tahun 2022 program bantuan kompensasi kenaikan harga BBM, saat ini subsidi BBM untuk nelayan tetap ada dan itu sudah langsung disubsidi dari harga yang dibeli mereka,” tambah Auzai.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa subsidi BBM masih tetap berjalan, namun diberikan secara langsung dalam bentuk harga beli BBM yang sudah disesuaikan, bukan dalam bentuk bantuan tunai atau kompensasi terpisah seperti sebelumnya.
Kebijakan perlindungan nelayan melalui asuransi menjadi sinyal positif bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap sektor perikanan dan masyarakat pesisir semakin meningkat. Terlebih dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti cuaca ekstrem atau fluktuasi ekonomi, keberadaan asuransi dapat menjadi jaring pengaman yang sangat dibutuhkan.
Lebih jauh, Auzai menggarisbawahi pentingnya pendekatan jangka panjang dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan nelayan. Ia meyakini bahwa langkah-langkah seperti asuransi bukanlah satu-satunya solusi, namun menjadi pondasi awal yang penting untuk melangkah lebih jauh.
Melalui komitmen bertahap ini, Pemerintah Kabupaten Langkat menargetkan perlindungan asuransi dapat menjangkau seluruh nelayan, tidak hanya yang tergolong miskin ekstrem, tetapi juga nelayan kecil dan mandiri lainnya. Ini sekaligus menjadi langkah awal untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif.
Pemerintah berharap, dengan adanya perlindungan dari risiko kerja dan jaminan sosial lainnya, nelayan tidak hanya merasa aman secara fisik dan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dan profesionalisme dalam menjalankan usaha perikanannya.
Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat diharapkan bisa semakin kuat untuk menyusun program-program lanjutan yang menyentuh langsung kebutuhan nelayan. Hal ini mencakup pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan nelayan, hingga dukungan akses terhadap sarana produksi dan pasar.
Melalui upaya kolaboratif yang konsisten dan berkelanjutan, nelayan Langkat diharapkan dapat tumbuh menjadi pelaku ekonomi tangguh yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah tantangan zaman.
Rekomendasi
Berita Lainnya
