Membangun Panas Bumi dengan Tata Kelola Inklusif
JAKARTA - Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang sangat menjanjikan namun belum tergarap secara optimal, khususnya di Indonesia. Saat ini, pembangkit listrik tenaga panas bumi baru menyumbang sekitar 1% dari kebutuhan energi dunia. Padahal, secara teoritis, panas bumi mampu memenuhi hingga 15% kebutuhan energi global.
Di tengah kebutuhan energi bersih yang kian mendesak, peluang besar ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk berbenah dan memperkuat tata kelola sektor panas bumi. Dalam konteks ini, penguatan tata kelola tidak hanya mencakup aspek teknis dan regulasi, tetapi juga mencakup hubungan sosial dan pendekatan kepada masyarakat.
Tantangan dalam Pengembangan Energi Panas Bumi
Baca Juga
Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), menyampaikan dalam webinar bertema “Manfaat dan Peluang Panas Bumi untuk Masyarakat: Ekonomi, Sosial dan Lingkungan” bahwa untuk mencapai proyeksi kontribusi panas bumi secara global, kapasitas panas bumi perlu ditingkatkan hingga mencapai 800 GW.
Namun, menurut Fabby, mengejar target ambisius ini bukan perkara mudah. Pengembangan proyek panas bumi kerap dihadapkan pada kompleksitas isu sosial dan risiko konflik yang tinggi. Dalam satu dekade terakhir, proyek-proyek ini di Indonesia sering kali memunculkan konflik sosial serta sengketa lahan dengan masyarakat sekitar lokasi proyek.
“Dalam 10 tahun terakhir, proyek panas bumi di Indonesia kerap memicu konflik sosial dan konflik penggunaan lahan. Hal ini kemudian kerap memunculkan resistensi oleh masyarakat baik di lokasi tersebut ataupun lokasi lain yang menjadi lokasi potensial untuk pengembangan panas bumi,” kata Fabby.
Pendekatan Sosial Sebagai Kunci Keberhasilan
Merespons tantangan tersebut, Fabby menegaskan pentingnya membangun komunikasi sejak dini dan terbuka dengan masyarakat di sekitar wilayah pengembangan proyek. Pendekatan yang lebih inklusif dinilai dapat menciptakan penerimaan sosial serta mengurangi potensi konflik di masa mendatang.
IESR pun mengusulkan agar masyarakat lokal tidak sekadar dijadikan sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki andil dan kepentingan dalam proyek. Salah satu bentuk konkrit yang ditawarkan adalah mendorong skema kepemilikan masyarakat atas proyek panas bumi.
“IESR mendorong komunikasi yang transparan dengan warga setempat sejak awal, serta mencari skema terbaik agar masyarakat setempat dapat memiliki kepemilikan pada proyek panas bumi,” ujarnya.
Peran Koperasi Desa dalam Proyek Panas Bumi
Salah satu pendekatan inovatif yang tengah dikaji adalah melibatkan koperasi desa sebagai mitra dalam pengelolaan dan pengembangan panas bumi. Skema ini dinilai mampu memperkuat posisi masyarakat dalam rantai nilai proyek, sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proyek tersebut.
Dengan demikian, proyek panas bumi tidak hanya menjadi proyek energi, melainkan juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Keterlibatan koperasi desa bisa membuka peluang pendapatan, pekerjaan, serta pendidikan masyarakat tentang energi terbarukan.
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi untuk Ekonomi Lokal
IESR juga mendorong pemanfaatan panas bumi tidak hanya untuk pembangkitan listrik, tetapi juga untuk kebutuhan langsung (direct heat). Salah satu contohnya adalah pemanfaatan panas untuk proses pengeringan hasil pertanian dan perkebunan.
Inisiatif ini dinilai penting agar masyarakat melihat manfaat langsung dari energi panas bumi terhadap kehidupan mereka. Selama ini, banyak warga yang belum memahami bagaimana panas bumi dapat memberi nilai tambah ekonomi di luar sektor energi.
“Penggunaan panas langsung (direct heat) panas bumi untuk aktivitas ekonomi seperti pengeringan hasil perkebunan perlu juga disosialisasikan agar ragam pemanfaatan panas bumi dapat semakin dipahami,” jelas Fabby.
Membangun Narasi yang Mendorong Penerimaan
Penguatan komunikasi publik menjadi bagian tak terpisahkan dalam pengembangan proyek panas bumi. Proyek yang dibangun tanpa partisipasi dan persetujuan masyarakat lokal berisiko menghadapi penolakan, bahkan ketika sudah memasuki tahap konstruksi.
Karenanya, narasi pembangunan proyek harus berubah dari “pembangunan energi” menjadi “pembangunan bersama masyarakat”. Dengan narasi ini, setiap proses pengembangan akan lebih transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial maupun lingkungan.
Kolaborasi Multisektor untuk Tata Kelola Lebih Baik
Fabby menyampaikan bahwa reformasi tata kelola proyek panas bumi memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, koperasi, lembaga swadaya, dan pelaku industri harus berjalan beriringan. Kolaborasi ini penting agar aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dapat berjalan secara harmonis.
Dalam pengembangan energi terbarukan, keterlibatan komunitas lokal bukan sekadar faktor pendukung, melainkan menjadi bagian fundamental dari keberhasilan. Ketika masyarakat merasa memiliki proyek, maka proyek tersebut akan mendapat legitimasi sosial yang kuat.
Menuju Masa Depan Energi Bersih yang Inklusif
Panas bumi adalah aset penting dalam mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan. Namun, agar potensi tersebut benar-benar terealisasi, reformasi dalam tata kelola dan pendekatan sosial harus menjadi prioritas.
Dengan komunikasi terbuka, skema kepemilikan lokal, dan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat, proyek panas bumi Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang secara berkelanjutan, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Sinergi antara energi dan masyarakat adalah kunci menuju masa depan energi yang lebih bersih, adil, dan inklusif.
Rekomendasi
Berita Lainnya
