KUR Perumahan Bantu Pengembang Bangun Rumah Rakyat
JAKARTA - Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Langkah konkret pun mulai dilakukan melalui peluncuran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan—kebijakan yang untuk pertama kalinya diterapkan di Indonesia.
Langkah strategis ini diumumkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, usai dirinya memenuhi undangan dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara menyampaikan berbagai kesiapan terkait implementasi KUR yang diarahkan khusus bagi sektor perumahan.
Dalam penjelasannya kepada wartawan, Menteri Ara menuturkan bahwa pertemuan bersama Presiden Prabowo tersebut membahas secara khusus skema baru KUR yang akan segera digulirkan. Kebijakan ini menyasar pengembang dan kontraktor di sektor perumahan sebagai penerima manfaat utama dari akses pendanaan yang lebih mudah dan terjangkau.
Baca Juga
“Kredit Usaha Rakyat untuk sektor perumahan ini adalah yang pertama kali diterapkan di Indonesia,” ujar Menteri Ara saat memberikan keterangan usai pertemuan di Istana Merdeka.
Menurutnya, sektor perumahan sangat membutuhkan dukungan pendanaan yang efektif agar pengembang maupun kontraktor tidak terbebani oleh keterbatasan modal. Di sisi lain, masyarakat juga akan merasakan dampaknya secara langsung berupa meningkatnya ketersediaan rumah subsidi yang bisa diakses dengan harga terjangkau.
Langkah ini menjadi bagian dari terobosan pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program KUR yang sebelumnya hanya menyentuh sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), kini diperluas jangkauannya ke sektor pembangunan perumahan, yang juga memiliki dampak ekonomi dan sosial yang besar.
Lebih lanjut, Menteri Ara menambahkan bahwa dirinya juga menyampaikan laporan kepada Presiden terkait rencana besar pemerintah untuk meluncurkan 25 ribu unit rumah subsidi secara massal.
“Kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai rencana peluncuran 25 ribu unit rumah subsidi yang akan dilakukan secara massal pada September 2025,” ujar Maruarar Sirait.
Peluncuran tersebut dijadwalkan menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan pembangunan sektor perumahan nasional tahun ini. Pemerintah menargetkan peluncuran massal ini dapat memberi dampak luas, baik dari segi pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, maupun dalam mendorong pertumbuhan sektor properti dan ekonomi lokal.
Menteri Ara menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan hadir langsung dalam acara peluncuran tersebut. Kehadiran Presiden menjadi simbol kuat atas dukungan pemerintah terhadap percepatan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, salah satunya adalah perumahan.
“Presiden Prabowo direncanakan hadir dalam peluncuran rumah subsidi September nanti,” ujar Menteri Ara lagi.
Melalui langkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa program-program perumahan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi hadir langsung di lapangan dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata.
Dengan peluncuran rumah subsidi sebanyak 25 ribu unit secara serentak, harapannya adalah membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki rumah. Program ini juga memperlihatkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, lembaga keuangan, serta pengembang dan kontraktor.
Sementara itu, skema KUR yang akan diterapkan di sektor perumahan dirancang untuk memperkuat daya saing pelaku usaha di bidang tersebut. Pengembang yang selama ini menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan dari perbankan reguler, kini bisa mendapat alternatif pendanaan yang lebih ringan dengan bunga bersubsidi.
Bila pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, KUR untuk sektor perumahan akan menjadi pengubah permainan (game changer) dalam pengembangan infrastruktur pemukiman di Indonesia. Dukungan pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau memungkinkan para pelaku usaha membangun rumah dalam jumlah besar tanpa harus terbentur keterbatasan modal kerja.
Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen akhir juga akan memperoleh keuntungan. Ketersediaan rumah yang lebih banyak akan menekan harga, membuatnya lebih kompetitif dan mudah diakses. Ini menjadi langkah konkret dalam menjawab tantangan backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia.
Keputusan pemerintah untuk menghadirkan KUR sektor perumahan juga mencerminkan pemahaman akan pentingnya pendekatan baru dalam penyediaan hunian. Di era ketika keterjangkauan menjadi isu utama, dukungan terhadap sektor hulu seperti pengembang dan kontraktor menjadi kunci dalam menjamin kelancaran pasokan rumah bagi masyarakat.
Sebagai negara dengan populasi besar dan terus tumbuh, kebutuhan akan rumah tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kini mencoba mengurai masalah tersebut lewat solusi yang berbasis akses finansial yang adil dan efisien.
Kehadiran KUR di sektor perumahan bukan hanya sekadar kebijakan teknis. Ini adalah bentuk nyata dari keberpihakan negara terhadap rakyat kecil dan pengusaha lokal yang ingin berkembang namun kerap tersendat akses modal.
Dalam waktu dekat, semua pihak akan menantikan implementasi program ini di lapangan. September 2025 diperkirakan menjadi bulan bersejarah dengan dimulainya peluncuran massal rumah subsidi. Tidak hanya menjadi simbol kerja nyata pemerintah, tetapi juga harapan baru bagi jutaan rakyat yang ingin memiliki tempat tinggal yang layak.
Jika berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Indonesia tidak hanya mencetak sejarah lewat hadirnya KUR sektor perumahan, tetapi juga menciptakan model kolaborasi antara negara dan dunia usaha dalam memenuhi hak dasar rakyat tempat tinggal yang aman, layak, dan terjangkau.
Rekomendasi
