Pemerintah Tambah Kuota KPR Subsidi Tahun Ini
JAKARTA - Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menaikkan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi yang disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Langkah ini tidak hanya menjadi angin segar bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, namun juga memberikan dorongan signifikan terhadap roda ekonomi nasional.
Kebijakan penambahan kuota ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2025. Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa pemerintah melakukan perubahan atas KMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (999.03) Tahun Anggaran 2025.
Kenaikan kuota FLPP cukup signifikan, yakni sebesar 130 ribu unit rumah. Dengan demikian, target penyaluran KPR subsidi yang semula ditetapkan sebanyak 220 ribu unit rumah kini meningkat menjadi 350 ribu unit rumah. Pemerintah menilai, peningkatan ini sangat diperlukan untuk menjawab kebutuhan perumahan yang terus meningkat di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga
“Sebagai bentuk dukungan Pemerintah pada sektor perumahan untuk kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perlu penambahan target program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada tahun 2025 sebesar 130.000 (seratus tiga puluh ribu) unit rumah, yang semula 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) unit rumah menjadi 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) unit rumah,” demikian bunyi keterangan dalam KMK tersebut.
Melalui dokumen resmi yang sama, pemerintah menetapkan alokasi anggaran untuk program FLPP tahun 2025 sebesar Rp 35,2 triliun. Dana ini akan dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai pelaksana program.
FLPP merupakan skema pembiayaan yang dirancang khusus oleh pemerintah untuk membantu MBR serta pekerja sektor formal dan informal agar dapat memiliki rumah pertama mereka. Program ini memiliki sejumlah ketentuan yang dirancang agar tetap terjangkau oleh sasaran penerima manfaat.
Beberapa ketentuan tersebut antara lain: suku bunga tetap 5 persen hingga masa pelunasan maksimal 20 tahun, uang muka yang rendah mulai dari 1 persen dari harga rumah, cicilan mulai sekitar Rp 1 juta per bulan, bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta gratis premi asuransi jiwa dan kebakaran.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima KPR FLPP antara lain:
Warga Negara Indonesia.
Belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah, baik berupa KPR maupun kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya.
Berstatus tidak kawin atau merupakan pasangan suami istri.
Tidak memiliki rumah.
Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PMKP) Nomor 5 Tahun 2025.
Peningkatan kuota ini bukan hanya berdampak pada akses hunian bagi masyarakat, tetapi juga memberikan efek domino terhadap perekonomian nasional, khususnya sektor tenaga kerja. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diperkirakan mampu membuka lebih dari satu juta lapangan kerja baru.
“Satu rumah subsidi itu ada 5 pekerja. Berarti 350 ribu rumah subsidi yang dibangun tahun ini itu sama dengan 1.650.000 orang yang bekerja,” ungkap Maruarar atau yang akrab disapa Ara kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Ara menyebut bahwa penambahan kuota tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran KPR subsidi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa lonjakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan backlog perumahan dan meningkatkan daya beli masyarakat di sektor perumahan.
Lebih lanjut, Ara menambahkan bahwa sektor ekonomi lain pun turut terdampak secara positif dengan adanya peningkatan kuota rumah subsidi. Tidak hanya pekerja konstruksi yang terlibat langsung dalam pembangunan rumah, tetapi juga sektor informal dan usaha kecil menengah yang memiliki keterkaitan dengan industri perumahan.
“Ibu-ibu yang jualan warung nasi, sopir-sopir truk yang bawa barang-barang material, kenek yang nurunin, belum lagi industri yang terkait. Mulai dari pasir, semen, keramik dan sebagainya. Jadi ekonomi ini bergerak,” kata Ara menegaskan.
Dengan meningkatnya permintaan terhadap material bangunan serta logistik pendukung proyek perumahan, geliat ekonomi di berbagai daerah pun dipastikan akan meningkat. Hal ini menjadi momen penting dalam upaya pemulihan dan penguatan ekonomi nasional, khususnya pascapandemi dan dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Langkah pemerintah menaikkan kuota FLPP ini juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menekan angka backlog perumahan di Indonesia yang masih tinggi. Diperkirakan saat ini backlog atau kekurangan pasokan rumah telah mencapai angka lebih dari 15 juta unit. Kebijakan pro-rakyat seperti ini diharapkan dapat menurunkan angka tersebut secara bertahap, sembari meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan target 350 ribu unit rumah subsidi, pemerintah tidak hanya memberikan harapan bagi MBR untuk memiliki tempat tinggal layak, namun juga memperkuat sektor perumahan sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional. Masyarakat pun didorong untuk lebih aktif memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini, dengan tetap memenuhi persyaratan yang berlaku.
Langkah ini diharapkan menjadi sinyal positif bagi dunia usaha, sektor keuangan, dan pelaku industri pendukung perumahan untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rekomendasi
