AHY Dorong Infrastruktur Tepat Guna Demi Manfaat Berkelanjutan
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur selama ini kerap menjadi tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, dalam satu dekade terakhir, berbagai proyek berskala besar telah berdiri megah. Bandara, dermaga, jalan tol, hingga bendungan dibangun dalam jumlah signifikan. Namun, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk menilai kembali efektivitas proyek-proyek tersebut. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya dinilai dari hasil fisik yang tampak megah, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
AHY menekankan pentingnya efisiensi dan keberlanjutan dalam setiap langkah pembangunan. Ia memandang bahwa saat ini adalah momentum tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan membangun pendekatan baru yang lebih tepat guna dan berdampak langsung. Sebuah infrastruktur yang baik adalah yang hadir bukan sekadar sebagai simbol kemajuan, tetapi sebagai solusi atas kebutuhan riil rakyat.
Perencanaan Terpadu sebagai Kunci Efektivitas
Baca Juga
Dalam sebuah forum Rapat Koordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu, 23 Juli 2025, AHY menyampaikan bahwa inefisiensi dalam pembangunan infrastruktur tidak selalu muncul karena niat yang buruk. Justru sering kali disebabkan oleh lemahnya perencanaan yang tidak terintegrasi. Menurutnya, perencanaan yang tidak menyeluruh dan terburu-buru dalam eksekusi justru dapat melahirkan infrastruktur yang kurang berdampak dan menyia-nyiakan anggaran negara.
"Banyak keputusan diambil secara tergesa-gesa, tanpa perhitungan matang, lalu langsung dieksekusi. Padahal, saat proyek sudah berjalan, sering kali kita tidak bisa mundur, sementara masih ada banyak masalah yang seharusnya diselesaikan lebih dulu," jelas AHY.
Melalui pendekatan perencanaan terpadu (integrated planning), AHY berharap proyek-proyek yang digagas ke depan dapat membawa manfaat maksimal, mempercepat konektivitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Pentingnya Koordinasi dan Evaluasi Menyeluruh
Koordinasi antarlembaga dan konsistensi kebijakan menjadi aspek penting yang turut disorot AHY. Ia menilai bahwa selama ini, lemahnya desain proyek hingga tidak terpadunya kebijakan menjadi penyebab kegagalan sejumlah proyek infrastruktur untuk memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam konteks ini, kehadiran BPK sebagai lembaga pengawasan keuangan negara sangat dibutuhkan, guna menjamin setiap rupiah anggaran dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
"Kami sangat menantikan pengawasan dan masukan dari BPK agar keuangan negara benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang akan mendorong kemajuan pembangunan ke depan," katanya dengan optimis.
Dengan pelibatan semua pemangku kepentingan sejak awal, AHY meyakini proyek pembangunan akan lebih akurat dalam sasaran, sesuai kebutuhan lokal, dan memiliki daya tahan untuk menjawab tantangan jangka panjang.
Fokus pada Manfaat Nyata Bagi Masyarakat
Menurut AHY, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas atau jumlah proyek yang berhasil diselesaikan. Ia menekankan bahwa keberhasilan sejati terletak pada manfaat riil yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Infrastruktur harus menjadi sarana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta menjaga kelestarian lingkungan.
"Kita tidak boleh menjalankan program-program yang tidak prudent atau sulit dipertanggungjawabkan. Pesan dari Bapak Presiden Prabowo adalah setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, segala bentuk inefisiensi harus kita hindari," tutur AHY menegaskan.
Dengan menekankan prinsip kehati-hatian (prudence), pemerintah menunjukkan komitmennya bahwa pembangunan ke depan harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan beban jangka panjang, baik secara fiskal maupun sosial.
AHY Sebut RI Banyak Infrastruktur Megah, Manfaatnya Belum Terasa
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti tentang banyaknya infrastruktur yang nampak megah, namun belum berdampak nyata bagi masyarakat RI. Hal ini salah satunya karena banyak keputusan dibuat tergesa-gesa dan tidak diperhitungkan dengan matang.
AHY mengatakan, sejumlah proyek bandara, dermaga, jalan, hingga bendungan yang meski sudah selesai dibangun, belum memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi daerah. Hal ini kerap terjadi karena perencanaan yang tidak terintegrasi sejak awal.
"Inefisiensi itu tidak selalu disebabkan oleh niat buruk, tetapi sering kali terjadi karena kurangnya perencanaan yang terintegrasi," kata AHY saat Rapat Koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lemahnya desain proyek hingga koordinasi kebijakan itu sendiri kerap menjadi penyebab terjadinya inefisiensi pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang tidak dirancang secara holistik, kata AHY, berpotensi menyia-nyiakan anggaran negara dan melahirkan infrastruktur yang tidak berdampak.
"Banyak keputusan diambil secara tergesa-gesa, tanpa perhitungan matang, lalu langsung dieksekusi. Padahal, saat proyek sudah berjalan, sering kali kita tidak bisa mundur, sementara masih ada banyak masalah yang seharusnya diselesaikan lebih dulu," ujarnya.
Oleh karena itu, AHY mendorong perbaikan dengan cara menerapkan perencanaan terpadu (integrated planning) agar pembangunan benar-benar efektif dan hasilnya bisa langsung berdampak ke masyarakat.
"Kami sangat menantikan pengawasan dan masukan dari BPK agar keuangan negara benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang akan mendorong kemajuan pembangunan ke depan," kata AHY.
Di samping itu, AHY menekankan, pembangunan ke depan harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya mengejar jumlah proyek yang selesai. Menurutnya, infrastruktur harus mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
"Kita tidak boleh menjalankan program-program yang tidak prudent atau sulit dipertanggungjawabkan. Pesan dari Bapak Presiden Prabowo adalah setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, segala bentuk inefisiensi harus kita hindari," tutupnya.
Rekomendasi
.jpg)
