Penyaluran KPR FLPP Jabar Tembus 28 Ribu Unit Rumah
JAKARTA - Memiliki rumah layak huni dengan harga yang terjangkau masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama di Provinsi Jawa Barat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai langkah konkret terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Salah satu upaya nyata tersebut terlihat dalam kegiatan sosialisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilangsungkan di Aula Balai Kota Bandung. Acara ini menjadi hasil kolaborasi antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), bank bjb, dan Pemerintah Kota Bandung.
Fokus kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan informasi pembiayaan rumah subsidi kepada ASN, tenaga P3K, serta pekerja sektor swasta yang belum memiliki rumah, dengan harapan bisa meningkatkan jumlah penerima manfaat di wilayah Jawa Barat.
Baca Juga
Progres Positif: 28.548 Unit Rumah Sudah Tersalurkan
Program KPR Sejahtera melalui skema FLPP menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan di Provinsi Jawa Barat. Menurut Asisten Manajer Pembiayaan BP Tapera, Berdi Dwijayanto, hingga akhir Juni, tercatat sebanyak 28.548 unit rumah telah berhasil disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di provinsi ini.
“Hingga 30 Juni 2025, total sudah ada 28.548 unit rumah yang tersalurkan di provinsi ini,” kata Berdi.
Keberhasilan ini tentu tidak datang begitu saja. Salah satu faktor penting adalah komitmen pemerintah untuk terus memperluas jangkauan program ini, termasuk dengan menggencarkan kegiatan edukasi melalui sosialisasi langsung ke berbagai daerah.
Meskipun target awal penyaluran FLPP secara nasional ditetapkan sebanyak 220.000 unit, kini telah diusulkan peningkatan target menjadi 350.000 unit. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal penyebaran informasi yang belum merata ke seluruh lapisan masyarakat.
“Kami terus menggandeng bank bjb dan pemerintah daerah, termasuk Provinsi Jawa Barat, untuk mengintensifkan sosialisasi seperti ini,” ujar Berdi.
Target Tambahan dan Segmentasi Sasaran Program
BP Tapera bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan bank bjb telah menandatangani nota kesepahaman yang menetapkan target penyaluran tambahan sebanyak 10.000 unit rumah. Segmentasi program ini tetap ditujukan kepada ASN, tenaga P3K, dan pekerja swasta yang tergolong dalam kategori MBR.
Batas maksimal penghasilan untuk ASN yang ingin mengakses program ini adalah Rp8,5 juta untuk yang belum menikah dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah. Sedangkan bagi pekerja sektor swasta, kriteria penghasilan akan mengikuti besaran Upah Minimum Regional (UMR) masing-masing wilayah.
“Umumnya rumah subsidi ini tidak tersedia di pusat kota karena harga tanahnya tinggi. Maka, pengembang membangun di area pinggiran dengan jarak tempuh sekitar satu jam dari kota, seperti yang banyak ditemukan di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan sekitarnya,” jelas Berdi.
Peran Strategis bank bjb dalam Penyaluran FLPP
Bank bjb berperan strategis dalam mendukung percepatan penyaluran KPR Sejahtera FLPP di Jawa Barat. Hal ini ditegaskan oleh Project Head Akselerasi FLPP bank bjb, Indra Prayoga. Ia menyampaikan bahwa prioritas ekspansi program FLPP di Jawa Barat merupakan amanat langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Dalam pertemuan di Gedung Pakuan, Pak Menteri menyampaikan bahwa ekspansi FLPP di Jawa Barat harus menjadi prioritas. Banyak ASN dan P3K yang belum memiliki rumah, dan ini menjadi tantangan bersama,” ujar Indra.
Bank bjb memiliki keunggulan karena mayoritas ASN dan P3K di Jawa Barat menggunakan bank tersebut untuk payroll, sehingga proses verifikasi kelayakan pengajuan KPR menjadi lebih cepat dan akurat.
Pada tahun ini, BP Tapera menaikkan kuota penyaluran FLPP untuk bank bjb menjadi 10.000 unit, naik hampir dua kali lipat dari kuota tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4.970 unit. Langkah ini menjadi momentum penting untuk mendukung tercapainya target nasional 350.000 unit rumah.
Pekerja Swasta Juga Bisa Akses KPR Subsidi
Meskipun fokus utama program ini ditujukan bagi ASN dan P3K, pekerja swasta juga memiliki kesempatan yang sama. Selama mereka memenuhi syarat penghasilan dan ketentuan lain sebagai MBR, pembiayaan rumah subsidi dapat diakses.
Namun demikian, Indra menekankan bahwa verifikasi calon debitur dari sektor swasta dilakukan dengan ketat agar risiko kredit bermasalah bisa diminimalkan.
“Skema pembiayaan FLPP ini memang dirancang untuk menjaga keterjangkauan dan keberlanjutan. Proses verifikasi tetap kami lakukan secara ketat. Kami juga menggandeng pengembang terpercaya yang biasa menyediakan program tambahan seperti hadiah peralatan rumah tangga,” ujarnya.
Sinergi Lintas Lembaga Demi Keadilan Akses Hunian
Kegiatan sosialisasi FLPP ini turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan penting, antara lain Asisten Administrasi Umum Kota Bandung, Kepala BKPSDM, perwakilan bank bjb dari Bandung Raya, dan perwakilan dari 25 perusahaan swasta. Lebih dari 600 peserta juga mengikuti kegiatan ini secara daring.
Sinergi antara pemerintah pusat, institusi keuangan, dan pemerintah daerah merupakan kunci dalam memastikan bahwa program ini menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya mereka yang benar-benar membutuhkan rumah pertama.
Langkah-langkah konkret ini mencerminkan bahwa pembiayaan perumahan tidak hanya dilihat dari pencapaian angka, namun sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap hunian layak yang adil dan merata menjadi bagian dari hak dasar setiap warga negara, yang kini perlahan terus diwujudkan melalui program seperti KPR Sejahtera FLPP.
Rekomendasi
