DP2KBP3A Kaur Perkuat Tata Kelola Alokon Berbasis Data Lewat Integrasi SIRIKA dan SIGA
KAUR — Penguatan tata kelola Alokon di Kabupaten Kaur menyasar integrasi sistem informasi agar ketersediaan kontrasepsi di lapangan lebih terpantau. Diskusi yang diikuti operator puskesmas serta perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur itu membahas penguatan sistem informasi, peningkatan kualitas data, dan kolaborasi lintas sektor.
Plt. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kaur, Evana Toursyahdia, S.IP., menegaskan bahwa tata kelola Alokon perlu dibangun sebagai sistem yang saling terhubung. Integrasi data dinilai menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi ketersediaan Alokon di lapangan.
Integrasi SIRIKA dan SIGA Jadi Kunci Rantai Pasok Alokon
Evana menyebut penguatan integrasi SIRIKA dan SIGA melalui sistem informasi rantai pasok ketersediaan alat yang terintegrasi dengan SIGA sebagai bagian penting dalam tata kelola Alokon.
"Penguatan integrasi SIRIKA dan SIGA melalui sistem informasi rantai pasok ketersediaan alat yang terintegrasi dengan SIGA menjadi bagian penting dalam tata kelola Alokon," kata Evana.
Menurutnya, data yang akurat dibutuhkan untuk membaca kondisi riil di lapangan. Data itu dipakai menyusun kebutuhan, menentukan distribusi, sekaligus mempercepat pemantauan.
Mengapa Data Akurat Menentukan Distribusi Kontrasepsi
Evana menjelaskan, ketersediaan data yang tepat memudahkan setiap persoalan terkait Alokon ditindaklanjuti. Kebutuhan pelayanan pun dapat dipenuhi secara lebih efektif.
"Ketersediaan data yang akurat menjadi fondasi untuk mengetahui kondisi di lapangan. Dengan begitu, penyusunan kebutuhan, penentuan distribusi, dan pemantauan dapat dilakukan lebih cepat untuk memastikan Alokon tersedia dan bermutu. Setiap keputusan yang diambil juga harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ujarnya.
Ia menekankan setiap keputusan yang diambil harus benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan, bukan sekadar mengikuti target administrasi.
Peserta Diharapkan Optimalkan Instrumen Monitoring di Wilayah Masing-Masing
Evana berharap kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat koordinasi antarpihak. Kapasitas para pengelola Alokon di masing-masing wilayah juga diharapkan meningkat.
"Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tata kelola Alokon, sekaligus mampu mengoptimalkan instrumen monitoring dan evaluasi di masing-masing wilayah," katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan kontrasepsi sebagai bagian dari upaya mendukung pelayanan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan program KB di Kabupaten Kaur.
Dengan tata kelola yang lebih rapi, ketersediaan Alokon diharapkan terjamin dari sisi jumlah maupun mutu. Masyarakat dapat memperoleh alat dan obat kontrasepsi sesuai kebutuhan pelayanan KB.
