JAKARTA - Dalam menghadapi berbagai dinamika global dan tantangan dalam negeri, perhatian terhadap sektor pangan kian menjadi prioritas utama. Pemerintah menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak bisa lagi hanya dipandang sebagai isu ekonomi semata, melainkan telah bertransformasi menjadi fondasi krusial dalam menjaga stabilitas nasional. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian yang menyoroti pentingnya peran pangan sebagai penopang utama ketahanan nasional.
Dalam penyampaiannya, Menteri Pertanian menekankan bahwa urusan pangan bukan hanya menyangkut soal konsumsi masyarakat sehari-hari, tetapi menyangkut stabilitas dan kelangsungan hidup bangsa secara luas. Ia menilai bahwa gangguan pada sektor pangan akan membawa dampak domino yang serius terhadap ekonomi, sosial, hingga pertahanan negara.
"Ketahanan pangan adalah jantung dari ketahanan nasional," ujar Menteri Pertanian dalam keterangannya.
Fondasi Negara yang Tidak Bisa Diabaikan
Menurutnya, pasokan pangan yang stabil adalah kunci dalam menjaga ketenangan publik dan kestabilan nasional. Bila distribusi dan produksi pangan terganggu, maka efeknya akan langsung dirasakan dalam bentuk kenaikan harga, penurunan daya beli, hingga keresahan sosial yang pada akhirnya dapat merembet pada masalah keamanan nasional.
"Jika pangan terganggu, maka stabilitas negara pun ikut terganggu," tegasnya lagi.
Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya tata kelola pangan yang baik, dan bukan sekadar soal ketersediaan bahan makanan, tetapi juga menyangkut perencanaan, distribusi, harga yang terjangkau, dan sistem logistik yang efisien.
Lebih Penting dari Sekadar Masalah Ekonomi
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan pangan bukan semata urusan ekonomi, melainkan menyentuh langsung pada aspek keberlanjutan bangsa. Salah langkah dalam mengelola pangan bisa berdampak jauh lebih besar dari yang dibayangkan, bahkan disebutkannya lebih fatal daripada kasus korupsi.
"Seperti kata Bung Karno, hidup matinya bangsa ditentukan oleh pangan. Salah menganalisis pangan bisa lebih fatal dampaknya daripada korupsi," ujarnya, mengutip pernyataan proklamator bangsa.
Ungkapan ini menjadi peringatan bahwa ketahanan pangan harus menjadi prioritas semua pihak, bukan hanya kementerian teknis, melainkan seluruh elemen penyelenggara negara.
Langkah Nyata Pemerintah Mendukung Petani
Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah melalui kementerian terkait telah mengambil sejumlah kebijakan yang berpihak kepada petani dan sektor pertanian secara keseluruhan. Menteri Pertanian menyebut bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan tujuh Peraturan Presiden (Perpres) yang strategis.
Kebijakan tersebut meliputi isu-isu fundamental dalam sektor pertanian, seperti penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi, pengaturan harga gabah yang layak, dan peningkatan fasilitas irigasi.
"Distribusi pupuk kini sudah jauh lebih sederhana dan efisien. Rantai birokrasi yang dulu menyulitkan petani kini telah dipangkas agar pupuk bisa langsung sampai ke tangan petani," jelas Menteri Pertanian.
Penyederhanaan sistem ini diyakini mampu mempercepat perputaran produksi dan meningkatkan hasil panen secara signifikan, tanpa terganjal oleh proses administratif yang berbelit.
Capaian Rekor dalam Produksi Beras Nasional
Dampak dari serangkaian kebijakan yang pro-petani mulai menunjukkan hasil yang nyata. Menteri Pertanian menyampaikan bahwa produksi beras nasional saat ini mencapai angka tertinggi dalam sejarah.
"Alhamdulillah, saat ini produksi beras kita mencapai rekor tertinggi. Ini bukan hasil kebetulan, tapi buah dari keberpihakan dan kerja nyata pemerintah terhadap petani," ungkapnya.
Rekor tersebut menjadi bukti bahwa intervensi kebijakan yang tepat dan dukungan langsung kepada petani mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional secara signifikan.
Kepemimpinan Daerah Turut Menentukan
Tidak hanya berhenti pada kebijakan nasional, Menteri Pertanian juga menyerukan pentingnya peran serta dari seluruh lapisan kepemimpinan di berbagai level. Ia secara khusus mengajak para peserta dari Lemhannas yang terdiri dari calon-calon pemimpin nasional untuk tidak mengesampingkan isu pangan dalam agenda mereka ke depan.
"Ketahanan pangan bukan semata urusan teknis. Ini adalah isu strategis yang membutuhkan dukungan semua lini kepemimpinan, baik pusat maupun daerah," pesannya.
Ajakan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan terhadap ketahanan pangan harus lintas sektor dan lintas lembaga. Tidak cukup jika hanya kementerian teknis yang bekerja sendiri. Perlu ada sinergi antara eksekutif, legislatif, militer, akademisi, hingga pemimpin-pemimpin lokal.
Isu Pangan Jadi Perhatian Strategis Bangsa
Dari berbagai pemaparan tersebut, tampak bahwa ketahanan pangan kini ditempatkan sebagai isu strategis nasional, yang memerlukan pemahaman menyeluruh serta keterlibatan semua pihak. Bukan hanya untuk mengatasi permasalahan jangka pendek seperti inflasi pangan, tetapi juga dalam rangka membangun fondasi jangka panjang untuk kedaulatan bangsa.
Pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi instrumen penting dalam menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. Tanpa pangan yang cukup dan terjangkau, semua pembangunan di sektor lain bisa goyah.
Kesadaran inilah yang terus digaungkan oleh pemerintah agar masyarakat luas, khususnya para pemangku kepentingan dan calon pemimpin bangsa, memahami bahwa ketahanan pangan adalah pekerjaan besar bersama. Dalam konteks ini, Menteri Pertanian mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kolaborasi demi menjaga stabilitas negara melalui penguatan sektor pangan.