Kolaborasi Kementerian BUMN dan Danantara Diperkuat
JAKARTA - Dalam upaya memperkuat peran strategis BUMN dalam pembangunan nasional dan memperluas ekspansi usaha ke tingkat global, muncul dorongan penting dari Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dorongan ini menggarisbawahi pentingnya adanya kejelasan dalam kolaborasi antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menekankan bahwa sinergi yang kuat antara kedua lembaga ini sangat penting demi mencapai efektivitas dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Ia menyatakan bahwa peran dan tanggung jawab kedua institusi tersebut harus dirumuskan secara terang dan terperinci.
“Saya kira ini penting untuk dituangkan dalam konsepsi yang lebih jelas, sehingga apa tugas Kementerian BUMN, (apa) tugas Danantara ini jelas. Nah kalau ini sudah, kedua-duanya kemudian akan saling mendukung,” ujarnya dalam rapat kerja bersama kedua institusi tersebut.
Baca Juga
Pernyataan Herman menyoroti urgensi keselarasan peran antara dua lembaga strategis tersebut. Dalam konteks ini, kejelasan peran bukan hanya sebatas formalitas, tetapi menjadi fondasi utama dalam menciptakan efisiensi, akuntabilitas, dan koordinasi lintas kelembagaan.
Herman meyakini bahwa jika kolaborasi tersebut dibangun secara sinergis dan terstruktur, maka keduanya dapat menjadi kekuatan utama yang mendorong kinerja optimal BUMN, baik dalam skala nasional maupun global. Menurutnya, duet antara Kementerian BUMN dan Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan pendorong transformasi ekonomi.
“Kelahiran Danantara ini betul-betul menjadi harapan besar. Bisa menjadi pendorong, bisa menjadi pembangkit terhadap ekonomi Indonesia, bisa menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ungkapnya.
Pernyataan ini mencerminkan besarnya harapan terhadap kiprah Danantara dalam mendorong penguatan ekonomi nasional. Herman mengingatkan bahwa lembaga ini dibentuk dengan ekspektasi yang tinggi, baik dari Presiden maupun dari masyarakat Indonesia secara luas.
Menurutnya, keberadaan Danantara seharusnya mampu menjawab tantangan pembangunan dengan cara-cara yang progresif dan solutif. Kecepatan, ketepatan, dan efektivitas pelaksanaan program menjadi aspek penting yang tak dapat ditawar.
“Maka dari itu, harapan ini bisa dijawab dengan kinerja dan hasil yang dilakukan dengan akseleratif, percepatan, dan waktunya yang terbatas. Dalam kekuasaan sistem negara ada batasan waktu, itu yang harus dikejar,” sambung Herman.
Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pemantauan, ia mendorong agar Danantara menyusun kerangka waktu kerja yang terstruktur. Dengan adanya alur waktu yang jelas, Komisi VI DPR RI dapat lebih mudah melakukan pengawasan serta mendorong pelaksanaan strategi yang telah dicanangkan.
Dirinya menggarisbawahi pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas, terutama jika terdapat kebijakan atau regulasi yang menghambat kelancaran implementasi program. Dalam hal ini, komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif menjadi sangat penting agar hambatan tersebut dapat segera diatasi secara sistematis.
“Kalau ada kebijakan yang tentu ini menjadi hambatan di dalam pelaksanaan di eksekutif, ya sampaikan. Sehingga tidak tabu, bahwa undang-undang yang baru lahir pada 2025 ini bisa diselesaikan, dan kalau memang ada hambatan-hambatan regulasi,” pungkasnya.
Dengan semangat transparansi, Herman mendorong Danantara untuk berani mengungkap tantangan yang dihadapi di lapangan, termasuk jika menyangkut kebijakan atau regulasi yang belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan institusi BUMN.
Hal ini menunjukkan bahwa peran legislatif bukan hanya sebagai pengawas, namun juga sebagai mitra strategis yang turut berperan aktif dalam mendukung eksekusi program-program nasional melalui perbaikan kebijakan yang bersifat adaptif.
Dorongan untuk memperjelas batas kewenangan ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun sistem kelembagaan yang sehat dan efektif. Kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Danantara diharapkan bukan hanya terjadi pada level koordinasi administratif, tetapi juga dalam penyelarasan visi, misi, dan langkah-langkah operasional.
Dengan memanfaatkan potensi yang ada serta dukungan kebijakan yang tepat, peran Danantara dalam memperkuat BUMN bisa menjadi katalis percepatan pembangunan ekonomi nasional. Lebih dari itu, lembaga ini juga diharapkan bisa menjadi simbol transformasi manajemen investasi nasional yang profesional, mandiri, dan berdaya saing tinggi.
Keselarasan fungsi ini tentu menjadi elemen penting agar seluruh strategi yang dicanangkan dapat terwujud dengan baik. Termasuk 22 strategi yang telah dirumuskan bersama oleh Kementerian BUMN dan Danantara, yang harus diimplementasikan secara terukur dan dapat dipantau secara berkala.
Secara keseluruhan, pesan yang disampaikan oleh Komisi VI DPR RI merupakan bentuk komitmen kuat dalam memastikan pembangunan sektor BUMN terus berjalan secara efisien, terarah, dan berorientasi pada hasil. Harapannya, kolaborasi ini dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi kemajuan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Jika kolaborasi ini berhasil dirumuskan dan dijalankan secara solid, maka kontribusinya tidak hanya terasa di lingkungan BUMN saja, tetapi juga akan memberi dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, serta penguatan posisi Indonesia di panggung ekonomi global.
Rekomendasi
