Infrastruktur Strategis Dimajukan Lewat Kolaborasi Kementerian PU dan TNI
JAKARTA - Dalam langkah konkret mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali memperkuat kolaborasi melalui penandatanganan nota kesepahaman strategis. Nota kesepahaman ini menjadi simbol sinergi dua lembaga negara dalam mendorong infrastruktur yang tidak hanya terfokus di pusat, namun menjangkau daerah tertinggal, terluar, dan perbatasan.
Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, dan Inspektur Jenderal (Irjen) TNI, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, di kantor Kementerian PU di Jakarta. Momen ini bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan komitmen bersama dalam memperkuat keterlibatan militer dalam pembangunan nasional.
Dari Janji ke Aksi Nyata
Baca Juga
Dalam sambutannya, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini menandai babak baru dalam kolaborasi yang telah terjalin sejak tahun 2020. Menurutnya, kerja sama yang kini diperbarui tersebut tidak hanya menjadi bentuk komitmen di atas kertas, melainkan menjadi pendorong aksi nyata di lapangan.
"Nota kesepahaman ini bukan sekadar dokumen kerja sama, tetapi simbol dari satu tekad yang pokok bahwa pembangunan harus menjangkau semua, tidak hanya di pusat, tetapi juga bagi seluruh negeri," ujar Diana.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh bersifat eksklusif hanya di wilayah perkotaan. Kehadiran TNI sebagai mitra pembangunan menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah dapat merasakan kehadiran negara secara langsung.
Dukungan Militer untuk Infrastruktur Strategis
Diana menjelaskan bahwa kerja sama ini semakin diperkuat karena adanya kebutuhan nyata di lapangan, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. TNI memiliki kapasitas, sumber daya, dan kesiapan operasional untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur vital.
“Kementerian PU dan TNI menyatu bukan hanya untuk mencatat janji, tetapi menunaikan bukti. Tidak dengan simbol, tapi dengan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Lingkup nota kesepahaman kali ini mencakup sejumlah sektor penting. Di antaranya pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, penataan bangunan gedung, pengelolaan rumah negara, dan prasarana strategis lainnya. Tak hanya itu, kerja sama ini juga difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menyasar kawasan rawan bencana dan wilayah-wilayah perbatasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
"Ini kami sangat butuh tentara nasional di Indonesia, agar tetap pembangunan ini bisa berjalan dengan lanjut," tegas Diana.
Bukti Nyata di Perbatasan
Diana juga memberikan contoh konkret hasil kolaborasi antara Kementerian PU dan TNI yang sudah berjalan sebelumnya. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur akses jalan dan jembatan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara). Menurutnya, pada saat itu, TNI langsung terjun ke lapangan dalam pelaksanaan konstruksi.
“Ini adalah wujud nyata kolaborasi yang bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memperbuat kehadiran negara di wilayah-wilayah strategis,” ucap Diana.
Melalui kolaborasi seperti ini, pembangunan tidak hanya menjadi proyek teknokratis, tetapi sekaligus menjadi bagian dari strategi kehadiran negara yang berkelanjutan dan menyeluruh.
Komitmen Mendukung Pemerintahan Strategis
Sementara itu, Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menegaskan bahwa nota kesepahaman ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam mendukung program-program strategis pemerintah. Ia menyebut, kerja sama antara TNI dan Kementerian PU ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang sudah berjalan sebelumnya, namun kini diperkuat lagi untuk menjawab tantangan yang lebih luas.
"Nota kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari nota kesepahaman sudah dilaksanakan terlebih dahulu, yang mana tujuannya masih fokus pada pembangunan, terutama di daerah-daerah terdepan, terluar dan tertinggal, tadi ditambah lagi (daerah yang) rawan," tuturnya.
Kolaborasi ini, lanjut Saleh, akan terus diarahkan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak bersifat elitis. Menurutnya, TNI akan hadir sebagai mitra aktif dan andal dalam menjalankan tugas pembangunan di medan sulit yang tak selalu bisa dijangkau oleh pihak sipil.
Sinergi untuk Kepentingan Bangsa
Harapan besar pun disampaikan Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa agar nota kesepahaman yang ditandatangani kali ini dapat benar-benar terimplementasi di lapangan. Bagi TNI, mendukung pembangunan nasional bukan hanya tugas tambahan, melainkan bagian dari pengabdian terhadap bangsa dan negara.
"Semoga kerja sama ini dapat kami wujudkan sesuai dengan harapan dan lebih terpenting dapat mendukung program dari bapak Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto), khususnya pada program-program pemerintahan bernilai strategis," pungkasnya.
Dengan nota kesepahaman ini, baik Kementerian PU maupun TNI menegaskan kembali peran mereka dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Di saat yang sama, sinergi ini diharapkan menjadi contoh konkret dari kolaborasi antarlembaga yang efektif dan berdampak langsung bagi rakyat.
Penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PU dan TNI menjadi bagian penting dalam langkah mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkualitas di seluruh pelosok Tanah Air. Bukan hanya membangun jalan, jembatan, atau gedung, tetapi juga membangun konektivitas sosial, kehadiran negara, serta rasa keadilan bagi seluruh warga, terutama yang selama ini berada di pinggiran pembangunan.
Rekomendasi
