Anggota DPD RI Gus Hilmy Pertanyakan Urgensi Wakil Menko dan Jumlah Wantimpres di Kabinet Prabowo
YOGYAKARTA — Anggota Komite II DPD RI asal DIY, Hilmy Muhammad, menyoroti hadirnya jabatan wakil menteri koordinator yang dinilai tidak lazim di tingkat koordinasi. Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy itu, posisi wakil di level tersebut berisiko memperpanjang rantai birokrasi. Kritik serupa ia arahkan pada jumlah Wantimpres yang dinilai terlalu banyak.
Gus Hilmy menyampaikan pandangan itu melalui keterangan tertulisnya, Minggu (4/10/2026). Ia menegaskan setiap kebijakan pengangkatan jabatan publik harus diukur dari kontribusi nyata terhadap kinerja pemerintahan, bukan sekadar formalitas.
Hak Prerogatif Presiden Tetap Dihormati
Gus Hilmy menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam menyusun formasi kabinet. Namun, ia mempertanyakan apakah seluruh jabatan baru itu memang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
"Secara prinsip, kami tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden. Namun, pertanyaannya adalah apakah semua jabatan ini memang diperlukan bagi peningkatan kinerja pemerintahan? Publik berhak kritis dan menuntut akuntabilitas," ujar Gus Hilmy.
Menurutnya, indikator keberhasilan sebuah kabinet adalah dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat. Penurunan kemiskinan dan kestabilan ekonomi bawah menjadi ukuran yang ia soroti.
Presiden Cukup Minta Saran Pakar Secara Temporer
Wakil Ketua Komisi Ukhuwah MUI DIY ini menilai Presiden cukup meminta saran pakar secara temporer jika membutuhkan masukan strategis khusus. Menurut Gus Hilmy, tidak perlu melembagakan masukan tersebut menjadi jabatan permanen yang gemuk.
Ia mengingatkan bahwa jika pembengkakan birokrasi tidak memperbaiki layanan publik, maka langkah tersebut kehilangan legitimasi substantifnya. Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta itu pun mendorong rakyat mengawasi dan menagih kesungguhan Presiden soal output dari pengangkatan jabatan tersebut.
"Yang diharapkan dari pengangkatan itu semua adalah kenaikan signifikan bagi kemakmuran rakyat. Kalau tidak, buat apa? Rakyat perlu mengawasi dan menagih kesungguhan Presiden soal output pengangkatan ini," ujarnya.
Dorong Evaluasi Berbasis Dampak ke Warga
Gus Hilmy menyoroti formasi baru di lingkaran eksekutif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menuai sorotan kritis. Ia menilai penambahan jabatan berlapis mulai dari wakil menteri koordinator hingga masifnya jumlah Wantimpres perlu dievaluasi berbasis dampak nyata ke masyarakat.
Kritik ini menambah daftar pertanyaan publik soal efisiensi anggaran di tengah kebutuhan layanan dasar. DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah dinilai berkepentingan memastikan setiap rupiah anggaran negara memberi manfaat langsung bagi warga.
