Presiden Juga Pendidik: Kritik Diksi Kasar Prabowo di HUT ke-28 PAN dan Pelajaran bagi Generasi Muda Jambi
JAMBI — Dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) pada 18 September 2026, Presiden Prabowo Subianto menyebut "saking pintarnya jadi gobl*k" ketika menyinggung sejumlah pakar yang mengkritik pemerintah. Ungkapan itu menyusul sejumlah diksi kasar yang sebelumnya juga keluar dari mulut kepala negara, termasuk "nd*smu etik" pada 2023 yang saat itu disebut sebagai kelakar dalam suasana internal.
Kritik terhadap pilihan kata seorang presiden bukanlah soal apakah sebuah kata boleh atau tidak boleh dipakai dalam percakapan sehari-hari. Persoalannya berbeda ketika kata itu keluar dari mulut kepala negara dan disampaikan di hadapan publik, karena jutaan mata melihat dan jutaan telinga mendengar.
Mengapa Presiden Disebut Juga Seorang Pendidik?
Presiden memang kepala negara dan kepala pemerintahan. Tetapi dalam pengertian sosial, seorang presiden juga merupakan pendidik. Bukan karena ia berdiri di depan kelas dan mengajar seperti guru atau dosen, melainkan karena jutaan orang mengikuti apa yang disampaikan seorang presiden.
Anak-anak juga mendengar. Remaja juga menonton. Mahasiswa juga menyaksikan. Masyarakat melihat bagaimana seorang pemimpin berbicara ketika berbeda pendapat dengan orang lain.
Pertanyaannya kemudian sederhana: bahasa seperti apa yang sedang diajarkan kepada generasi muda melalui bahasa para pemimpinnya?
Anak-Anak Belajar Bukan Hanya dari Buku Pelajaran
Anak-anak belajar bukan hanya dari buku pelajaran. Mereka juga belajar dari apa yang mereka lihat dan dengar setiap hari. Apalagi sekarang satu potongan video dapat beredar ke jutaan orang hanya dalam hitungan menit.
Dulu sebuah ucapan mungkin berhenti di ruangan tempat ucapan itu disampaikan. Sekarang tidak. Ia direkam, dipotong, diunggah, dibagikan, dan diulang. Bahkan ketika orang yang mengucapkannya sudah selesai berbicara, kata-kata itu dapat terus hidup di media sosial.
Inilah yang membuat persoalan bahasa pejabat publik menjadi persoalan pendidikan sosial. Bukan sekadar etika individu, melainkan menyangkut apa yang dipelajari publik dari perilaku pemimpinnya.
Tegas Tidak Harus Kasar, Kritik Tidak Harus Menjadi Hinaan
Tentu tidak ada tuntutan agar pemimpin berbicara seperti membaca buku teks setiap saat. Presiden juga manusia. Presiden boleh bercanda, boleh tegas, boleh marah, dan boleh mengkritik.
Tetapi tegas tidak harus kasar. Kritik tidak harus menjadi hinaan. Perbedaan pendapat tidak harus dibalas dengan merendahkan.
Justru di situlah kualitas kepemimpinan terlihat. Seorang intelektual tidak hanya dinilai dari seberapa tinggi ilmunya, tetapi juga dari bagaimana ia berbicara, bagaimana ia berbeda pendapat, dan bagaimana ia memperlakukan orang lain melalui kata-katanya.
Panggung Pendidikan Pejabat Lebih Besar dari Ruang Kelas
Pejabat publik sesungguhnya memiliki panggung pendidikan yang jauh lebih besar daripada ruang kelas. Satu kalimat mereka bisa didengar oleh jutaan orang. Karena itu, harapan kepada pemimpin bukanlah agar mereka menjadi manusia yang sempurna.
Harapannya hanya satu: ketika seseorang menjadi pemimpin, kata-katanya tidak lagi sepenuhnya menjadi miliknya sendiri. Ada masyarakat yang mendengarnya, ada anak-anak yang merekamnya, ada generasi muda yang mungkin menjadikannya contoh.
Dan ada masa depan yang sedang belajar dari apa yang dipertontonkan hari ini. Bukan hanya presiden. Menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, kepala lembaga, bahkan pejabat di tingkat paling bawah sekalipun perlu menyadari bahwa setiap kata mereka mempunyai audiens dan setiap tindakan mereka mempunyai kemungkinan untuk ditiru.
Pendidikan Karakter Tidak Hanya Terjadi di Sekolah
Pembangunan karakter tidak hanya terjadi di sekolah dan universitas. Ia juga terjadi di rumah, di jalan, di televisi, dan di ruang digital. Termasuk dari mulut para pemimpin.
Kita sedang berbicara tentang pembangunan manusia. Kita sedang berbicara tentang pendidikan karakter. Kita sedang berbicara tentang generasi emas. Tetapi semua itu menuntut teladan, bukan hanya kebijakan.
Mungkin sudah saatnya jabatan publik dilihat bukan hanya sebagai kekuasaan untuk membuat kebijakan, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk memberi teladan. Presiden adalah kepala negara. Tetapi dalam kehidupan sosial, presiden juga seorang pendidik.
