Capaian Penerimaan Pajak di Kaltim Kaltara Tumbuh Pesat pada Januari 2025, Tembus Rp2,01 Triliun

Capaian Penerimaan Pajak di Kaltim Kaltara Tumbuh Pesat pada Januari 2025, Tembus Rp2,01 Triliun

JAKARTA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kementerian Keuangan untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mencatatkan capaian positif dengan realisasi penerimaan pajak yang menembus angka Rp2,01 triliun pada Januari 2025. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 23,40 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Capaian ini menandai peningkatan kesadaran dan kinerja perpajakan yang solid di regional tersebut.

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan DJP Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Matheus Setiyono, dalam keterangan di Samarinda, Rabu (15/1), mengungkapkan bahwa peningkatan penerimaan pajak ini dipicu oleh berbagai jenis pajak utama. "Capaian penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ditopang dari beberapa jenis pajak," ujarnya.

Kontribusi Dominan dari Pajak Penghasilan Non Migas

Dalam penjelasannya, Matheus menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas memberikan kontribusi terbesar dengan perolehan Rp1,06 triliun. Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 25,01 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan kinerja perusahaan dan individu yang semakin taat serta responsif terhadap kebijakan perpajakan yang ada.

"Peningkatan penerimaan PPh Non Migas menunjukkan adanya penyebaran ekonomi yang positif di sektor-sektor non-migas, serta kesadaran pajak yang lebih baik," lanjut Matheus.

Pertumbuhan Pesat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Selain penerimaan dari PPh Non Migas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga mencatatkan lonjakan signifikan, mencapai Rp0,05 triliun atau meningkat sebesar 99,51 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Pertumbuhan hampir dua kali lipat ini mungkin dipengaruhi oleh upaya optimalisasi pendataan dan penilaian objek pajak yang lebih valid dan efisien.

"Penerimaan tinggi dari PBB merupakan refleksi dari perbaikan sistem penilaian dan pengawasan yang lebih baik serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang meningkat," tambah Matheus menyoroti pentingnya pemutakhiran data dan regulasi yang terus dilakukan pihaknya.

Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Lainnya

Penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp0,96 triliun, tumbuh 18,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini, menurut Matheus, berhubungan langsung dengan aktivitas perdagangan dan konsumsi domestik yang tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Di sisi lain, kelompok pajak lainnya juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 89,30 persen dibandingkan tahun 2024, dengan total penerimaan sebesar Rp0,03 triliun. Ini mencerminkan diversifikasi basis pajak yang semakin bermanfaat dalam memperkuat penyusunan anggaran secara menyeluruh.

Koordinasi Optimal Melalui Inisiatif "Kemenkeu Satu"

Matheus menekankan bahwa pencapaian positif ini tidak terlepas dari sinergi antar unit vertikal di Kementerian Keuangan melalui pendekatan "Kemenkeu Satu". "Seluruh unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan bergerak bersama dalam satu koordinasi 'Kemenkeu Satu' untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pemangku kepentingan dan menjaga perekonomian Indonesia," ucapnya.

Pertemuan Rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional Kalimantan Timur dan Utara tingkat pimpinan yang dilakukan secara daring, lanjut Matheus, menjadi platform penting untuk berbagi capaian dan mendiskusikan strategi baru dalam menghadapi tantangan mendatang di sektor perpajakan.

"Pencapaian seperti ini memperlihatkan daya saing dan kapabilitas daerah dalam mengoptimalisasi sumber pendapatannya, serta menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus mempertahankan dan meningkatkan pelayanan," tambahnya lagi.

Implikasi Positif dan Tantangan Kedepan

Realisasi penerimaan pajak yang melesat ini tentu saja memberikan implikasi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan dana yang lebih besar, pemerintah dapat lebih leluasa dalam mengatur dan mengaplikasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Meski demikian, Matheus mengingatkan adanya tantangan ke depan yang harus diantisipasi. "Kita harus terus meningkatkan inovasi pelayanan dan kemampuan pengawasan, serta mengedepankan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas," ujarnya.

Dengan terus didorongnya optimalisasi kinerja dari semua lini, DJP Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diharapkan dapat terus memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.