Sekolah Rakyat Jawab Kesenjangan Pendidikan Daerah
JAKARTA - Pendidikan adalah kunci perubahan sosial, namun bagi banyak anak di kawasan pinggiran Aceh, akses terhadap pendidikan layak masih menjadi impian. Di tengah keterbatasan fasilitas, jarak geografis, dan tekanan ekonomi, hadirnya Sekolah Rakyat menjadi titik terang baru. Program ini hadir sebagai solusi konkret yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di wilayah pedalaman, perbatasan, dan kepulauan Aceh yang selama ini tersisih dari sistem pendidikan formal.
Konsep Sekolah Rakyat menjadi perhatian utama dalam Dialog "Banda Aceh Pagi Ini" yang disiarkan. Dalam diskusi tersebut, tiga narasumber utama mengupas tuntas tentang urgensi, fondasi, serta masa depan program ini sebagai bentuk pendidikan alternatif yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, Dr. Yusran Asnawi, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa pendidikan sejatinya merupakan proses jangka panjang yang tidak bisa diselesaikan secara instan atau sekadar proyek jangka pendek.
Baca Juga
"Pendidikan bukan proses instan. Butuh waktu bahkan 10 hingga 15 tahun untuk melihat hasil nyata. Sekolah rakyat harus memiliki dasar hukum yang kuat dan dikelola secara berkesinambungan, bukan hanya semangat sesaat," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya validasi data untuk memastikan bahwa penerima manfaat dari program ini benar-benar berasal dari kelompok yang paling membutuhkan.
"Kekhawatiran kami, jangan sampai yang masuk adalah siswa dari keluarga mampu hanya karena punya akses. Maka pendataan berbasis desil 1 dan 2 sangat penting untuk memastikan keadilan penerimaan," tambahnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslem Yacob, S.Ag., M.Pd., menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah bukti nyata komitmen negara untuk mengentaskan kemiskinan struktural melalui pendidikan. Ia menyebut bahwa semua kebutuhan anak ditanggung oleh negara, mulai dari tempat tinggal, makan, buku pelajaran, hingga pakaian seragam.
"Anak-anak tidak perlu keluar biaya sepeser pun. Seragam, buku, makan, tempat tinggal semuanya disediakan. Anak cukup bawa badan dan niat belajar," kata Muslem.
Dalam proses seleksi, ia menjelaskan bahwa data yang digunakan adalah data resmi dari Badan Pusat Statistik, seperti DTKS dan desil kemiskinan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan atau penerimaan berdasarkan relasi sosial.
"Anak-anak dijemput dari rumahnya berdasarkan data valid. Sekolah rakyat ini bukan untuk siapa yang punya koneksi, tapi untuk yang benar-benar membutuhkan."
Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari Dinas Pendidikan Aceh. Kepala Bidang Pembinaan SMA & PKLK Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni, S.Pd., M.Pd., memastikan bahwa kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat tidak akan kalah dengan sekolah reguler. Guru-guru profesional telah ditugaskan secara khusus, dan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
"Kami pastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga. Dinas Pendidikan juga mendampingi langsung agar mutu tak kalah dengan sekolah reguler," jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dari keberhasilan program ini. Keterlibatan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Aceh, menurutnya, menjadi kekuatan utama yang memastikan program berjalan sesuai sasaran, baik dari segi manajemen, tenaga pengajar, hingga penyusunan kurikulum yang adaptif.
"Ini bukan sekolah biasa. Ini sekolah perubahan. Dan perubahan itu dimulai dari komitmen kita semua," pungkas Dr. Muslem.
Ketiga narasumber sepakat bahwa Sekolah Rakyat memiliki potensi untuk menjadi model pendidikan nasional yang inklusif dan transformatif, jika dikelola dengan komitmen jangka panjang dan dilandasi prinsip keadilan sosial.
Melihat tantangan di lapangan, program ini jelas menjawab kebutuhan paling mendesak dari sistem pendidikan di Aceh. Banyak anak di pelosok belum bisa menikmati pendidikan formal karena faktor ekonomi, jarak, maupun minimnya infrastruktur. Keberadaan Sekolah Rakyat dengan konsep “gratis dan dijemput langsung” menjadi terobosan yang berani dan berpihak pada rakyat kecil.
Lebih dari sekadar menyediakan fasilitas pendidikan, program ini menawarkan perubahan cara pandang terhadap pendidikan sebagai alat pemberdayaan. Anak-anak dari latar belakang miskin ekstrem diberi ruang untuk tumbuh dan belajar secara layak tanpa beban biaya, serta dibekali dengan nilai-nilai kemandirian dan tanggung jawab sosial.
Dengan pendekatan yang holistik, mulai dari pendataan yang akurat, fasilitas penunjang lengkap, guru profesional, hingga kurikulum kontekstual, Sekolah Rakyat menciptakan sistem pendidikan yang merangkul, bukan menyisihkan. Bukan hanya menjawab kebutuhan masa kini, tetapi juga membangun fondasi bagi masa depan yang lebih cerah.
Harapan kini tertumpu pada keberlanjutan program. Tantangan dalam pengelolaan, pendanaan, hingga pengawasan harus dijawab dengan sistem yang kuat dan kolaboratif. Pemerintah daerah, dunia akademik, komunitas, hingga masyarakat luas diharapkan turut serta menjaga keberlangsungan dan mutu dari Sekolah Rakyat ini.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, Indonesia, khususnya Aceh, menunjukkan langkah konkret dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berpihak kepada kelompok paling rentan. Ini adalah wujud nyata bahwa perubahan dapat dimulai dari pinggiran, dengan semangat kolaborasi dan komitmen jangka panjang.
Rekomendasi
