Sri Mulyani Optimis Ekonomi Membaik Lewat Belanja
JAKARTA - Langkah strategis tengah ditempuh pemerintah demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang sempat melambat pada kuartal II-2025. Pemerintah memutuskan untuk mempercepat realisasi belanja negara dalam rangka mengimbangi tekanan dari sektor konsumsi yang terkontraksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa percepatan ini akan dilakukan secara menyeluruh, melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Langkah ini muncul sebagai respons terhadap data terbaru yang menunjukkan adanya perlambatan konsumsi pemerintah sebesar 0,33 persen pada kuartal II-2025. Sri Mulyani menilai, meski tampak menurun, kontraksi tersebut sebenarnya masih mencerminkan perbandingan terhadap capaian yang sangat tinggi pada periode yang sama tahun lalu.
"Hal ini karena tahun lalu Januari hingga Juni pengeluaran pemerintah pada masa pemilu itu tumbuh hingga di atas 12 persen. Jadi kalau sekarang masih kontraksi itu karena baselinenya tahun lalu cukup tinggi," kata Sri Mulyani.
Baca Juga
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kondisi perlambatan konsumsi saat ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh lemahnya kinerja pemerintah, melainkan oleh tingginya angka pembelanjaan pada masa Pemilu 2024 yang menciptakan baseline besar. Oleh sebab itu, perbandingan tahun ke tahun memberikan gambaran yang tampak menurun.
Meskipun demikian, Sri Mulyani tetap mengakui pentingnya langkah cepat untuk mengakselerasi belanja negara guna memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Estimasi awal yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya menunjukkan potensi pertumbuhan konsumsi pemerintah di sekitar 0,2 persen. Namun, rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya kontraksi, yang berarti masih ada ruang kerja yang besar.
"Estimasi kami sebetulnya (tumbuh) di sekitar 0,2 persen jadi BPS mengeluarkan dengan kontraksi 0,33 ini berarti kita harus bekerja lebih keras dari seluruh pemerintah dan lembaga serta pemerintah daerah untuk bisa mengakselerasi belanjanya," jelas Sri Mulyani.
Kinerja konsumsi pemerintah menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam kondisi global yang tidak menentu. Oleh karena itu, percepatan belanja diyakini dapat memberikan efek pengungkit (multiplier effect) terhadap sektor-sektor lain, termasuk investasi dan konsumsi rumah tangga.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa kondisi pada kuartal II-2025 masih lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Pada kuartal I-2025, konsumsi pemerintah bahkan mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 1,37 persen akibat proses transisi kabinet baru yang menyebabkan penyesuaian terhadap anggaran dan pelaksanaan program.
"Kontraksi 0,33 persen yoy ini lebih baik dibandingkan kondisi belanja pemerintah di kuartal I. Waktu itu memang masih merupakan adjustment dari kabinet baru dimana belanja pemerintah mengalami kontraksi hingga 1,37 persen," demikian Sri Mulyani menambahkan.
Upaya percepatan belanja ini juga dikaitkan dengan strategi penguatan daya tahan ekonomi nasional menghadapi berbagai tekanan eksternal, termasuk fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik. Pemerintah tengah menyiapkan berbagai alokasi anggaran untuk mendukung proyek strategis nasional dan mempercepat belanja modal.
Demi memastikan efektivitas percepatan belanja, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat. Sri Mulyani menyebutkan bahwa peran aktif pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar terserap dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan optimalisasi penggunaan anggaran melalui efisiensi dan akuntabilitas. Setiap belanja akan difokuskan pada program-program prioritas, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang diyakini mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
Langkah akselerasi belanja juga diharapkan mampu mendukung program Kopdes Merah Putih, yang akan mendapatkan tambahan pendanaan dari Sisa Anggaran Lebih (SAL). Program ini menjadi salah satu fokus belanja pemerintah dalam rangka memperkuat ketahanan desa dan meningkatkan kapasitas ekonomi lokal.
Tak hanya itu, stabilitas ekonomi makro juga menjadi bagian penting dari strategi penguatan konsumsi pemerintah. Dalam kesempatan sebelumnya, Sri Mulyani menekankan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjaga daya beli dan efektivitas anggaran belanja.
Kondisi saat ini, di mana rupiah dinilai relatif stabil, turut memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan belanja tanpa menghadapi tekanan besar dari sisi nilai tukar. Ini akan memudahkan pelaksanaan program-program yang memiliki komponen impor atau tergantung pada dinamika harga global.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap konsumsi pemerintah pada kuartal III dan IV-2025 akan tumbuh positif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik. Percepatan belanja diharapkan tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat di masa depan.
Dalam konteks APBN, realisasi belanja negara yang optimal menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan fiskal. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas belanja dan memastikan setiap pengeluaran memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Upaya ini penting agar kebijakan fiskal tetap kredibel dan adaptif terhadap tantangan.
Komitmen Sri Mulyani untuk mengencangkan belanja negara menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus menavigasi tantangan yang ada. Dengan kerja sama lintas sektor dan pelaksanaan kebijakan fiskal yang tepat sasaran, belanja negara akan menjadi penggerak utama dalam memperkuat ekonomi Indonesia. Semua langkah ini diharapkan dapat memberikan hasil nyata bagi pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Rekomendasi
