Pemerintah Tambah Kuota KPR Subsidi 2025
JAKARTA - Dukungan pemerintah terhadap program perumahan subsidi kembali mendapat sorotan positif. Di tengah tingginya kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menunjukkan kemajuan signifikan sepanjang tahun 2025.
Hingga akhir Juli 2025, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah mencatat realisasi pembiayaan terhadap 137.015 unit rumah subsidi dengan total nilai penyaluran mencapai Rp17 triliun. Program ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang memberikan dampak nyata dalam mengatasi persoalan keterjangkauan rumah bagi MBR.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa keberhasilan realisasi ini tidak terlepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak. “Penyaluran ini dilakukan melalui kemitraan dengan 38 bank penyalur dan melibatkan 6.896 pengembang yang membangun rumah subsidi di 10.321 lokasi, tersebar di 33 provinsi dan 388 kabupaten/kota,” kata Heru.
Baca Juga
Pemerintah merespons positif antusiasme dan kebutuhan masyarakat terhadap rumah subsidi tersebut. Melalui Kementerian Keuangan, kuota KPR FLPP tahun 2025 dinaikkan dari semula 220.000 unit menjadi 350.000 unit rumah. Anggaran yang disediakan pun meningkat signifikan menjadi Rp35,2 triliun.
Penambahan kuota ini telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Kebijakan ini mengatur rincian pembiayaan anggaran untuk investasi pemerintah pada subbagian Bendahara Umum Negara.
Dalam beleid tersebut, dinyatakan bahwa peningkatan target program FLPP merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk memperluas akses kepemilikan rumah.
Heru menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis untuk mempercepat pencapaian target nasional di bidang perumahan. “Kami menggandeng 39 bank penyalur, 20 asosiasi pengembang, dan 7 manajer investasi untuk mempercepat pencapaian target program perumahan nasional,” jelas Heru.
Upaya bersama ini tak hanya berdampak pada realisasi fisik rumah subsidi, tapi juga terlihat dari tren penurunan backlog perumahan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), backlog perumahan berdasarkan kepemilikan rumah turun dari 12,71 juta unit pada 2021 menjadi 9,90 juta unit pada 2023.
Selain itu, backlog berdasarkan kepenghunian juga mengalami perbaikan. Jika pada 2021 tercatat sebanyak 6,98 juta rumah tangga belum menghuni rumah milik sendiri, maka pada 2023 jumlah tersebut menurun menjadi 6,69 juta rumah tangga.
Penurunan backlog tersebut merupakan indikator bahwa program perumahan pemerintah melalui FLPP mampu menjangkau lebih banyak masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap pembiayaan rumah.
Dalam pernyataannya, Heru juga menekankan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menurunkan angka backlog. “Penurunan backlog ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Pemerintah pusat melalui dukungan anggaran, sektor perbankan dari sisi pembiayaan, pengembang dari sisi pasokan, serta tentu saja masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan hunian,” ujar Heru.
Dengan penambahan kuota dan peningkatan anggaran di tahun ini, program FLPP diharapkan mampu menjawab kebutuhan rumah pertama bagi semakin banyak masyarakat. Pemerintah berkomitmen terus menghadirkan solusi nyata bagi permasalahan perumahan nasional.
Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan urbanisasi, tantangan pemenuhan kebutuhan rumah akan terus ada. Oleh karena itu, langkah strategis seperti yang dilakukan BP Tapera dan pemerintah pusat menjadi pondasi penting dalam menjaga kesinambungan penyediaan perumahan terjangkau.
Program KPR subsidi juga dinilai sebagai salah satu bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga negara untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Tidak hanya dalam bentuk angka dan realisasi, tetapi juga dalam menciptakan ekosistem perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui dukungan kuat dari seluruh pemangku kepentingan, harapan untuk memperluas kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini menjadi lebih nyata. Kuota yang ditingkatkan menjadi 350.000 unit rumah di tahun 2025 adalah langkah besar yang mencerminkan komitmen kuat dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi semua.
Pada akhirnya, program ini bukan hanya tentang pembangunan fisik rumah, tapi tentang membangun kehidupan yang lebih layak, stabil, dan sejahtera bagi jutaan keluarga di Indonesia.
Rekomendasi
