Kementerian BUMN Pangkas Konsumsi Listrik 18 Persen Secara Efisien
JAKARTA - Langkah efisiensi belanja negara kini mulai menunjukkan hasil konkret di tingkat kementerian. Salah satu contoh nyata datang dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin oleh Menteri Erick Thohir. Melalui strategi efisiensi anggaran, kementerian ini berhasil memangkas konsumsi listrik hingga 18 persen.
Pencapaian ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi belanja untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan bertanggung jawab.
Kementerian BUMN menindaklanjuti arahan tersebut dengan pendekatan nyata dan berkelanjutan, yang tak hanya menyasar pada sisi pembiayaan, tetapi juga kepedulian terhadap lingkungan. Penghematan energi menjadi salah satu fokus utama.
Baca JugaPromo Tiket Garuda Indonesia Kembali Digelar Lewat SOTF 2025
Pengurangan Konsumsi Listrik Berkat Langkah-Langkah Ramah Lingkungan
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan capaian ini dalam sambutannya pada Green Impact Festival 2025, yang digelar pada Kamis, 24 Juli 2025. Dalam kesempatan tersebut, Erick menjelaskan bahwa pengurangan konsumsi listrik sebesar 18 persen merupakan hasil dari sinergi antara efisiensi anggaran dan implementasi gaya hidup ramah lingkungan di internal kementerian.
"Kalau kita lihat dari impact-nya, kebetulan ini kan efisiensi budget juga di pemerintah, itu konsumsi listrik yang ada di kantor kami turun 18 persen," ujar Erick.
Penghematan energi ini tidak datang secara instan, melainkan dari upaya kolektif yang dimulai dengan perubahan kebiasaan kecil. Erick mencontohkan beberapa inisiatif sederhana namun konsisten yang telah diterapkan di lingkungan kantor Kementerian BUMN.
Perubahan Sederhana: Lampu Sensor, Paperless, dan Bebas Plastik
Langkah-langkah yang diterapkan antara lain adalah penggunaan lampu LED dengan sensor gerak, pengurangan penggunaan botol plastik sekali pakai, serta implementasi kebijakan paperless untuk mengurangi penggunaan kertas. Menurut Erick, pendekatan semacam ini terbukti mampu memberi kontribusi terhadap efisiensi energi sekaligus memperkuat budaya kerja berkelanjutan.
"Di kantor kita sudah ada LED dengan sensor gerak. Jadi kadang-kadang lagi meeting, tiba-tiba di sana mati. Hal-hal ini ya mungkin kadang-kadang mengganggu buat kita yang sedang meeting. Tapi itu bagian dari efisiensi," jelasnya.
Gerakan bebas botol plastik dan paperless menjadi bagian dari komitmen Kementerian BUMN untuk menekan penggunaan sumber daya dan mendorong digitalisasi proses kerja. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan sejak dari tingkat birokrasi.
Audit Energi dan Perhitungan Emisi Karbon Perjalanan Dinas
Tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku harian di kantor, Kementerian BUMN juga melakukan audit energi secara menyeluruh terhadap gedung-gedung kementerian. Tujuan dari audit ini adalah untuk mengidentifikasi titik-titik pemborosan energi dan menyusun strategi perbaikan jangka panjang yang lebih terukur.
Selain itu, kementerian juga mulai menerapkan konsep internal carbon pricing, yaitu perhitungan biaya karbon dari aktivitas operasional termasuk perjalanan dinas. Dengan cara ini, setiap kegiatan yang dilakukan oleh tim Kementerian BUMN akan diukur dampak karbonnya terhadap lingkungan.
"Kita juga coba menghemat ya bagaimana kita traveling pun, kita coba hitung berapa cost carbon yang kita keluarkan. Nah memang annoying buat sebagian tim saya. Tapi ini komitmen," tambah Erick.
Meski pada awalnya terasa membebani, menurut Erick, pendekatan ini menjadi bentuk konsistensi kementeriannya dalam menjunjung prinsip keberlanjutan. Perubahan budaya birokrasi ke arah yang lebih hijau akan semakin kuat bila diiringi oleh kebijakan yang menyeluruh.
Efisiensi Energi Jadi Pilar Reformasi Birokrasi Hijau
Langkah-langkah yang diambil Kementerian BUMN mencerminkan model baru dalam pengelolaan instansi negara yang tak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga peduli terhadap lingkungan. Ini menjadi bentuk nyata bahwa efisiensi tidak sekadar memangkas biaya, melainkan juga membentuk perilaku baru yang lebih bertanggung jawab.
Melalui inisiatif seperti sensor gerak, paperless, dan penghitungan jejak karbon, kementerian ini tengah membangun paradigma birokrasi hijau. Komitmen semacam ini diharapkan menjadi teladan bagi kementerian dan lembaga lain dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
Erick juga menyampaikan bahwa efisiensi yang berhasil dicapai saat ini hanya permulaan. Ke depan, Kementerian BUMN akan terus mencari terobosan lain dalam efisiensi energi, digitalisasi kerja, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
Menjadi Role Model Instansi Pemerintah Lain
Keberhasilan mengurangi konsumsi listrik sebesar 18 persen bukan hanya menjadi kebanggaan internal, tapi juga menempatkan Kementerian BUMN sebagai role model efisiensi energi di sektor pemerintahan. Transformasi ini menandai langkah awal dari reformasi birokrasi yang modern dan berwawasan lingkungan.
Diharapkan, semangat efisiensi ini dapat direplikasi di kementerian maupun pemerintah daerah lainnya, sehingga efisiensi anggaran nasional tidak hanya tercapai dari sisi penghematan belanja, tetapi juga dari kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim.
Sebagai penutup, Erick menegaskan bahwa efisiensi dan keberlanjutan adalah dua sisi dari satu tujuan besar. Yakni menciptakan birokrasi yang lincah, hemat anggaran, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan strategi yang tepat dan kemauan kuat dari pimpinan hingga staf, transformasi ke arah itu sepenuhnya mungkin diwujudkan.
Rekomendasi
