Toko Modern di Jembrana Wajib Jual Produk UMKM Lokal
JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Jembrana resmi memberlakukan kebijakan tegas bagi toko modern berjejaring yang beroperasi di wilayahnya. Melalui moratorium pembangunan toko baru dan kewajiban bagi toko modern yang sudah ada untuk menjual produk UMKM lokal, langkah ini diambil demi memperkuat eksistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut.
Kebijakan tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, dalam acara pembukaan Pelatihan Manajemen Ritel dan Kurasi Produk yang berlangsung di Aula Gedung UPTD PLUT KUMKM Kabupaten Jembrana. Dalam sambutannya, Kembang menyatakan bahwa langkah strategis ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal berbasis UMKM.
Tiga Syarat Utama Toko Modern Beroperasi di Jembrana
Baca Juga
Bupati Kembang menyebutkan bahwa ada tiga syarat utama bagi toko modern berjejaring untuk bisa terus beroperasi di Kabupaten Jembrana. Pertama, tidak diperbolehkan lagi adanya pembangunan toko baru. Kedua, toko modern wajib menyediakan ruang khusus dan memasarkan produk-produk dari UMKM lokal Jembrana. Ketiga, perusahaan wajib menyalurkan program Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat di sekitar area operasional mereka.
“Dalam moratorium, kita sudah sepakat bahwa stop pembangunan toko berjejaring baru dan produk UMKM Jembrana bisa masuk, serta CSR-nya kepada lingkungan sekitar. Ini sudah disepakati dan sudah tanda tangan,” tegas Kembang di hadapan peserta pelatihan.
Kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengedepankan keberpihakan pada sektor usaha rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Dengan diberikannya akses masuk ke toko modern, UMKM Jembrana diharapkan dapat naik kelas dan memiliki pasar yang lebih luas dan stabil.
Sinergi dengan Pihak Swasta
Pelatihan ini dihadiri oleh para pelaku UMKM Jembrana serta menghadirkan narasumber dari pihak manajemen PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk perusahaan yang mengelola jaringan minimarket Alfamart sebagai bentuk konkret sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Pimpinan Cabang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Ervin Novian, Ketua Komisi II DPRD Jembrana I Ketut Suastika, dan Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Jembrana I Komang Agus Adinata.
Ervin Novian menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kebijakan ini dan siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membantu mengembangkan potensi UMKM lokal.
“Kami berharap bisa memberi peluang UMKM di Jembrana untuk ikut maju dan berkembang bersama kami. Sudah saatnya UMKM tumbuh dan bersinergi bersama pasar modern,” ujarnya.
Atasi Kendala UMKM Masuk Pasar Modern
Meski kebijakan ini mendapat sambutan positif, Bupati Kembang juga mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi UMKM saat ingin masuk ke jaringan ritel modern. Beberapa kendala tersebut antara lain masalah kapasitas produksi, legalitas usaha, sistem pembayaran, permodalan, hingga regulasi dan standar produk yang berlaku di pasar modern.
“Kendala ini yang coba kita selesaikan dengan mempertemukan langsung pelaku UMKM dengan toko modern berjaringan, di lain sisi dengan pelatihan,” ucap Kembang.
Pelatihan manajemen ritel dan kurasi produk yang diselenggarakan tersebut dirancang untuk menjawab tantangan itu. Materi pelatihan mencakup bagaimana menyiapkan produk sesuai dengan standar pasar modern, mulai dari pengemasan, label, distribusi, hingga sistem pembayaran non-tunai.
Bupati menambahkan bahwa dengan pelatihan yang tepat dan sinergi dengan pihak swasta, UMKM Jembrana akan mampu bersaing di pasar ritel modern secara berkelanjutan.
“Ini langkah kita agar UMKM Jembrana bisa tumbuh dan berkembang bersama. Selain bantuan pelatihan, kami juga mintakan CSR dari perusahaan bisa dibagikan pada masyarakat di sekitar yang membutuhkan,” terang Kembang.
Langkah Strategis untuk Kemandirian Ekonomi Daerah
Langkah Pemerintah Kabupaten Jembrana ini dinilai sebagai strategi cerdas dalam menciptakan kemandirian ekonomi daerah. Dengan membatasi ekspansi toko modern yang berpotensi menggerus pasar tradisional, sekaligus mewajibkan integrasi produk lokal ke dalam sistem ritel modern, pemerintah tidak hanya melindungi pelaku usaha kecil, tapi juga mendorong UMKM naik kelas dan siap masuk ke pasar yang lebih luas.
Kebijakan ini juga selaras dengan arahan nasional tentang pentingnya pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi negara. Di tengah persaingan pasar bebas dan dominasi ritel skala besar, kebijakan seperti ini menjadi contoh konkret peran pemerintah daerah dalam memperjuangkan keberpihakan pada ekonomi rakyat.
Dengan penerapan strategi moratorium, sinergi lintas sektor, pelatihan terpadu, serta kewajiban tanggung jawab sosial dari perusahaan ritel modern, Jembrana berupaya menjadi pionir dalam menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Kebijakan ini pun diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menyusun regulasi yang berpihak kepada UMKM lokal tanpa menghambat iklim usaha nasional. Jika sukses, bukan tidak mungkin Jembrana akan menjadi salah satu daerah percontohan dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas dan pemberdayaan usaha kecil menengah.
Rekomendasi
