Ekonom Sebut Pengawasan Ekspor Rp 224 Triliun Lewat DSI Bisa Perkuat Rupiah, Ini Syaratnya
JAKARTA — Ekonom Bank Danamon Hosianna Situmorang menilai langkah pemerintah memperluas pengawasan ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bisa menjadi instrumen baru untuk menstabilkan kurs rupiah. Namun, efeknya terhadap mata uang garuda sangat bergantung pada seberapa besar devisa hasil ekspor (DHE) yang benar-benar tersimpan dan dikonversi di pasar domestik.
"DSI dapat memberikan dampak yang lebih langsung bagi nilai tukar rupiah jika kebijakan ini berhasil meningkatkan retensi atau penyimpanan hasil ekspor di dalam negeri," kata Hosianna dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.
Angka 14 Miliar Dolar AS Tak Otomatis Jadi Pasokan Valas
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan peran DSI dalam memperketat transparansi transaksi ekspor, penetapan harga, hingga hasil ekspor. Langkah ini dirancang untuk menekan kebocoran devisa akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing yang selama ini merugikan negara.
Sejak beroperasi pada 1 Juni, DSI telah mengelola hasil ekspor batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferro alloy senilai 14 miliar dolar AS. Pemerintah berencana memperluas cakupan pengawasan ke 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi.
Hosianna mengingatkan agar angka fantastis tersebut tidak disalahartikan. "Angka headline sebesar 14 miliar dolar tidak boleh ditafsirkan sebagai peningkatan setara dalam pasokan valas domestik, karena dampak akhirnya terhadap mata uang bergantung pada besaran retensi dan konversi tambahan yang terjadi," jelasnya.
Syarat Utama: Transparansi dan Biaya Transaksi yang Wajar
Agar pengawasan ini berjalan efektif tanpa mengganggu iklim usaha, Hosianna menekankan perlunya kejelasan kebijakan. Pengawasan yang ketat harus diimbangi dengan efisiensi agar tidak menaikkan biaya transaksi bagi para eksportir.
"Transparansi yang lebih baik dan berkurangnya kebocoran devisa dapat meningkatkan ketersediaan valuta asing di pasar domestik," ujarnya.
"Selain itu, kejelasan kebijakan juga penting untuk memastikan bahwa pengawasan yang lebih ketat tidak meningkatkan biaya transaksi bagi eksportir atau menghambat investasi swasta," tambah Hosianna.
Restrukturisasi BUMN: Sumber Pendanaan Baru yang Perlu Diuji
Dalam pidato kenegaraan yang sama, Presiden Prabowo juga menyoroti restrukturisasi BUMN untuk menekan biaya operasional berulang dan meningkatkan imbal hasil aset negara. Pemerintah menargetkan kontribusi dividen yang jauh lebih besar dari BUMN ke kas negara.
Hosianna menilai arah kebijakan ini positif bagi efisiensi fiskal. Namun, manfaatnya bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih perlu diuji keberlanjutannya.
"Peningkatan efisiensi dan dividen yang lebih besar dapat menyediakan sumber daya tambahan untuk belanja prioritas, namun nilainya relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan belanja pemerintah dan kebutuhan pembiayaan," kata Hosianna.
Menurutnya, kinerja penerimaan negara, komitmen belanja, dan meningkatnya biaya layanan utang tetap menjadi faktor penentu utama kapasitas fiskal Indonesia dalam jangka menengah. Keberhasilan DSI mengelola devisa dan BUMN yang lebih efisien akan menjadi penopang, bukan pengganti, dari fundamental fiskal yang sehat.
