Blokir Rekening Jadi Senjata Lawan Judi Online
JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya pemberantasan judi online dengan melibatkan lebih banyak pihak, terutama sektor perbankan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melaporkan bahwa mereka telah memblokir lebih dari satu juta konten negatif terkait judi online. Namun, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyebut bahwa langkah tersebut belum cukup untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Oleh sebab itu, pendekatan strategis dengan menggandeng lembaga keuangan dinilai menjadi langkah berikutnya yang perlu segera dilakukan.
Dalam pernyataan resminya pada Kamis, 31 Juli 2025, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemutusan akses terhadap situs atau konten judi online masih menyisakan banyak ruang gerak bagi pelaku. Konten bisa dengan cepat diproduksi ulang dan disebarluaskan kembali melalui berbagai platform digital. Sementara itu, pemblokiran rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan dalam aktivitas judi online akan jauh lebih sulit untuk dipulihkan dan dapat mengganggu kelangsungan operasional mereka secara signifikan.
“Konten bisa dibuat ulang dengan mudah, tetapi rekening sulit dibuka kembali setelah diblokir,” tegas Meutya.
Baca Juga
Atas dasar inilah, Komdigi mulai menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama ini bertujuan untuk melacak dan memblokir rekening bank yang diketahui digunakan dalam transaksi judi online. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menyerang dari sisi tampilan digital semata, melainkan langsung menyasar urat nadi perputaran uang yang menopang aktivitas ilegal tersebut.
PPATK akan bertindak sebagai mitra strategis dalam mengidentifikasi dan memverifikasi rekening-rekening yang dicurigai terlibat dalam judi online. Tidak hanya itu, Kementerian Komdigi juga mendorong agar sektor perbankan mengambil peran aktif dalam proses ini, terutama dalam memperketat prosedur verifikasi nasabah atau Know Your Customer (KYC).
“Perbankan juga harus diminta lebih ketat sehingga pelaku tidak bisa membuat rekening lagi,” kata Meutya menambahkan.
Meutya menilai bahwa pemblokiran rekening merupakan langkah efektif untuk menghambat pelaku dalam membuka akun baru guna menjalankan kembali aksinya. Oleh karena itu, kolaborasi antarinstansi, termasuk dengan lembaga keuangan dan pengawas transaksi keuangan seperti PPATK, menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan bebas dari praktik ilegal.
Lebih jauh, Meutya juga menyampaikan bahwa dari total 2,5 juta konten negatif yang berhasil diturunkan oleh Komdigi selama periode 20 Oktober 2024 hingga 28 Juli 2025, sebanyak 1,7 juta di antaranya berkaitan langsung dengan konten judi online. Ini menunjukkan bahwa judi online masih menjadi salah satu jenis pelanggaran yang paling masif di ranah digital Indonesia.
“Data konten-konten negatif ini kami dapatkan dari aduan masyarakat dan sistem crawling kami,” jelas Meutya.
Ia mengungkapkan bahwa pengumpulan data konten negatif berasal dari dua sumber utama, yakni laporan masyarakat dan sistem pelacakan otomatis (crawling) milik Komdigi. Teknologi crawling berperan penting dalam mendeteksi situs atau konten baru yang bermuatan negatif. Namun, Meutya juga mengakui bahwa pelaku kini semakin cerdas dalam mengelabui sistem.
Menurutnya, promosi judi online kini tidak hanya dilakukan melalui situs khusus, tetapi juga merambah ke berbagai media sosial dengan pendekatan yang lebih terselubung. Tautan ke situs judi kerap disamarkan dalam konten hiburan, diskusi komunitas, atau bahkan konten edukasi, sehingga lebih sulit untuk dideteksi.
Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Komdigi. Oleh karena itu, Meutya menyambut baik penguatan koordinasi dengan lembaga lain, serta mengajak sektor swasta, termasuk perbankan, untuk turut aktif dalam memerangi fenomena ini. Ia menyatakan bahwa strategi pemberantasan harus dilakukan dari berbagai sisi secara bersamaan baik dari sisi konten maupun dari sisi keuangan.
“Ini bagus kalau disatukan, jadi ada crawling kontennya dan ada juga crawling rekeningnya,” ujar Meutya menekankan pentingnya sinergi dua pendekatan tersebut.
Sementara itu, peran perbankan menjadi krusial karena transaksi keuangan adalah jantung dari semua kegiatan ilegal berbasis digital, termasuk judi online. Dengan memberlakukan proses identifikasi yang lebih ketat dan mengawasi aliran dana mencurigakan secara aktif, perbankan dapat berfungsi sebagai benteng utama yang mencegah pelaku mengakses dan menggunakan sistem keuangan formal.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk terus berpartisipasi dalam melaporkan konten-konten judi online yang masih beredar. Partisipasi aktif dari warga akan mempercepat deteksi dan tindakan penutupan terhadap konten tersebut, sekaligus memperkecil ruang promosi bagi pelaku.
Langkah strategis pemerintah ini mencerminkan keseriusan dalam menjaga integritas ruang digital nasional. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang besar, terutama bagi masyarakat yang rentan.
Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, PPATK, perbankan, dan masyarakat luas merupakan strategi menyeluruh yang diharapkan mampu membawa hasil nyata. Sinergi ini bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan menjadi pondasi kuat dalam membangun ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pemerintah menaruh harapan besar pada efektivitas pendekatan ini, di mana penindakan terhadap pelaku dilakukan tidak hanya melalui jalur hukum, tetapi juga dengan memutus rantai keuangan mereka. Dengan sistem pelacakan dan penindakan yang semakin canggih, disertai regulasi yang kuat dan pelibatan semua pihak, pemberantasan judi online bukan lagi sebatas wacana, melainkan sebuah gerakan bersama untuk menciptakan ruang digital yang lebih baik.
Rekomendasi
.jpg)
