JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) tengah mendorong penyesuaian suku bunga dan perpanjangan tenor pada program KPR Bersubsidi. Langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan beban cicilan masyarakat sekaligus memastikan kelangsungan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) secara berkelanjutan.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyatakan pihaknya tengah mengusulkan agar suku bunga dalam program FLPP disesuaikan dari posisi saat ini yang sebesar 5 persen menjadi 6–7 persen. Usulan ini telah disampaikan melalui komunikasi intensif dengan pemerintah.
“Kami rasa hari ini bunganya masih terlalu rendah, yakni 5 persen,” ujar Nixon. Menurutnya, kenaikan suku bunga tersebut diharapkan sejalan dengan kondisi pasar saat ini dan tetap memperhatikan kemampuan bayar masyarakat berpenghasilan rendah.
Perpanjangan Tenor KPR Bersubsidi
Selain penyesuaian suku bunga, BTN juga mengusulkan perpanjangan tenor KPR Bersubsidi antara 2 hingga 5 tahun. Dengan tenor yang lebih panjang, cicilan bulanan menjadi lebih ringan sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengatur keuangan rumah tangga mereka.
“Maka tenornya kami tarik tambah 2–5 tahun, sehingga angsurannya bisa turun kurang lebih Rp 20.000–Rp 30.000 per bulan,” jelas Nixon. Perubahan tenor ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah pertama.
Penyesuaian Biaya Dana dari SMF
Selain dua usulan tersebut, BTN juga mengajukan agar biaya dana dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF diturunkan. Saat ini dana FLPP berasal dari APBN ditambah sekitar 25 persen pinjaman dari SMF. Kewajiban pembayaran bunga kepada SMF tercatat sebesar 4,45 persen, sedangkan BTN menyalurkan KPR Bersubsidi dengan bunga 5 persen.
“Jadi sama-sama lembaga pemerintah, tetapi kami berharap mereka juga bisa menyesuaikan agar tidak terlalu mahal untuk pembiayaan FLPP,” tegas Nixon. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus tetap terjangkau bagi masyarakat.
Tujuan FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Program FLPP merupakan inisiatif pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah pertama. Dengan KPR Bersubsidi, MBR mendapatkan akses pembiayaan dengan suku bunga yang lebih ringan dibandingkan KPR konvensional. Program ini juga dirancang agar masyarakat dapat memiliki rumah dengan cicilan tetap yang lebih terjangkau.
Menurut Nixon, kombinasi penyesuaian suku bunga, perpanjangan tenor, dan pengurangan biaya dana dapat membuat program FLPP lebih efektif. Hal ini sekaligus meningkatkan peluang masyarakat untuk memiliki rumah pertama tanpa memberatkan anggaran bulanan mereka.
Tantangan dan Harapan BTN
Meskipun BTN berharap penyesuaian ini segera disetujui, terdapat tantangan terkait keseimbangan antara kemampuan bayar masyarakat dan kelangsungan dana FLPP. Penyesuaian suku bunga harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat, sementara perpanjangan tenor diharapkan tidak menimbulkan risiko kredit macet.
BTN juga menekankan pentingnya koordinasi dengan SMF agar biaya dana lebih terjangkau. Dengan demikian, program FLPP dapat berjalan lebih efisien dan tetap memenuhi tujuan sosialnya.
Dampak terhadap Masyarakat
Jika usulan BTN diterima, masyarakat berpenghasilan rendah akan merasakan dua manfaat utama. Pertama, cicilan bulanan yang lebih ringan berkat tenor yang lebih panjang. Kedua, kestabilan program FLPP sehingga lebih banyak masyarakat dapat menikmati KPR Bersubsidi.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses pembiayaan perumahan. Penyesuaian suku bunga juga dianggap wajar karena mengikuti kondisi ekonomi dan perbankan nasional.
BTN melalui usulan penyesuaian suku bunga FLPP menjadi 6–7 persen, perpanjangan tenor KPR Bersubsidi, serta pengurangan biaya dana dari SMF, berupaya membuat program KPR Bersubsidi lebih berkelanjutan dan terjangkau. Upaya ini sejalan dengan misi pemerintah membantu MBR memiliki rumah pertama dengan cara yang lebih efisien.
Dengan implementasi yang tepat, masyarakat dapat merasakan manfaat cicilan lebih ringan, sementara BTN tetap menjaga stabilitas program. Penyesuaian ini menjadi langkah strategis dalam menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan kelangsungan pembiayaan perumahan bersubsidi.