SPKLU Permudah Akses Kendaraan Listrik Masyarakat Indonesia
JAKARTA - Langkah PT Pos Indonesia membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melalui anak perusahaannya menjadi bagian dari dorongan konkret terhadap transisi energi nasional. Di tengah upaya pemerintah mempercepat adopsi kendaraan listrik, kehadiran SPKLU di berbagai wilayah dinilai mampu menjadi solusi jangka panjang untuk mewujudkan mobilitas yang lebih bersih, efisien, dan mudah dijangkau.
Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menyebut bahwa keberadaan SPKLU adalah faktor fundamental dalam membentuk dan memperkuat ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV) yang sedang digencarkan saat ini.
"SPKLU jelas menjadi kunci dalam pengembangan ekosistem Battery Electric Vehicle (BEV). Ini akan membantu mempercepat adopsi kendaraan listrik di tengah masyarakat," kata Yannes ketika dihubungi di Jakarta.
Baca Juga
Menurut Yannes, ketersediaan fasilitas pengisian daya menjadi aspek yang sangat krusial. Tanpa infrastruktur pendukung seperti SPKLU, adopsi kendaraan listrik akan menghadapi hambatan besar, terutama dari sisi kepraktisan dan kenyamanan pengguna. Ia menggarisbawahi bahwa SPKLU merupakan simpul utama dalam memperlancar arus penggunaan kendaraan listrik secara masif.
Dalam konteks tersebut, keputusan PT Pos Indonesia membangun jaringan SPKLU melalui PT Pos Properti Indonesia dinilai sangat strategis. Mengingat PT Pos memiliki aset dan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, hal ini akan memudahkan para pengguna kendaraan listrik dalam mengakses titik-titik pengisian daya.
“Dengan jejaring PT Pos yang tersebar di berbagai wilayah, pengguna EV akan lebih mudah menemukan tempat pengisian daya,” ujarnya.
Pembangunan SPKLU di aset strategis PT Pos juga dapat mendorong pemanfaatan ruang-ruang milik negara yang sebelumnya kurang produktif. Yannes menilai, langkah ini bukan hanya menjadi dukungan terhadap infrastruktur energi terbarukan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan.
“Rencana ini juga sejalan dengan strategi pemerintah dalam memperluas infrastruktur kendaraan listrik hingga ke kawasan perkotaan dan jalur logistik,” jelasnya.
Di sisi lain, PT Pos dinilai memiliki peluang untuk membuka model bisnis baru yang berbasis energi bersih. Dengan menyediakan layanan pengisian daya kendaraan listrik, perusahaan dapat menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan sekaligus memperkuat peran BUMN dalam transformasi energi.
“PT Pos berpeluang membuka sumber pendapatan baru melalui layanan pengisian listrik, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan aset negara yang sebelumnya kurang produktif,” ujar Yannes.
Yannes juga menekankan pentingnya inklusivitas dalam pembangunan SPKLU. Dalam pandangannya, fasilitas ini tidak boleh hanya tersedia di kota-kota besar atau kawasan premium, tetapi juga harus menyasar wilayah yang selama ini belum diperhatikan oleh penyedia layanan swasta.
“SPKLU milik BUMN seperti PT Pos berpotensi menjadi fasilitas publik inklusif yang bisa menjangkau area yang belum dilirik oleh penyedia swasta,” katanya.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa adopsi kendaraan listrik tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu, tetapi benar-benar menjadi solusi nasional yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Yannes menambahkan, agar benar-benar menjangkau lebih banyak pengguna, SPKLU yang dibangun hendaknya dirancang dengan tarif pengisian yang kompetitif dan bisa digunakan untuk berbagai jenis kendaraan, termasuk sepeda motor listrik yang jumlahnya dominan di Indonesia.
“SPKLU yang dikelola diharapkan dapat dirancang sedemikian rupa agar memiliki tarif pengisian listrik yang terjangkau bagi semua kalangan,” tegasnya.
Sebagai informasi, PT Pos Indonesia melalui anak usahanya PT Pos Properti Indonesia akan membangun SPKLU di aset-aset strategis milik perusahaan yang tersebar di berbagai kota. Proyek ini dijalankan melalui kolaborasi dengan PT Utomo Chargeplus Indonesia dan menargetkan pembangunan sebanyak 1.823 titik pengisian daya.
Direktur PT Pos Properti Indonesia, Junita Roemawi, menjelaskan bahwa pembangunan SPKLU ini merupakan bagian dari upaya kontribusi nyata PT Pos terhadap ekosistem kendaraan listrik nasional. Ia menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengoptimalkan aset, tetapi juga menjawab tantangan mobilitas masa depan yang ramah lingkungan.
“Ini bukan sekadar pemanfaatan lahan, tapi kontribusi nyata kami dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang sehat dan inklusif, menjangkau wilayah urban maupun suburban,” kata Junita.
Ia juga menekankan bahwa keterlibatan PT Pos dalam inisiatif ini mencerminkan komitmen BUMN dalam menyokong kebijakan nasional di sektor energi dan transportasi. Menurutnya, dengan keterlibatan institusi yang memiliki sebaran wilayah luas seperti PT Pos, keberadaan SPKLU akan lebih merata dan mudah diakses masyarakat luas.
Langkah pembangunan ribuan titik SPKLU ini juga diharapkan dapat memacu percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, sekaligus menjadi katalis dalam mendorong investasi serta inovasi di sektor energi terbarukan. Selain itu, jaringan pengisian daya yang luas akan mendukung kelancaran logistik dan transportasi nasional yang kini semakin mengandalkan kendaraan rendah emisi.
Melalui dukungan dari BUMN, akademisi, dan sektor swasta, pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia diperkirakan akan tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SPKLU oleh PT Pos Indonesia menjadi bukti bahwa transformasi menuju energi bersih tidak hanya menjadi wacana, melainkan sudah masuk ke tahap implementasi nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Rekomendasi
