Akses Pendidikan Meluas, Harapan Baru Anak Terpencil
JAKARTA - Perhatian terhadap pemerataan akses pendidikan kembali menjadi sorotan dalam agenda kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, perhatian khusus diberikan pada kondisi anak-anak di daerah-daerah yang sulit dijangkau, di mana masih banyak yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan secara layak.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Nia Ammania, secara tegas menyampaikan pentingnya keterlibatan aktif Kementerian Agama (Kemenag) dalam menjawab persoalan ini. Menurutnya, Kemenag bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) perlu menunjukkan komitmen lebih kuat dalam menjangkau wilayah yang selama ini minim perhatian.
“Kami minta tolong Kemenag dan Kementerian PPPA agar lebih memperhatikan lagi daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau agar tercipta pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Nia saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi VIII di Kantor Gubernur Jawa Timur.
Baca Juga
Pernyataan tersebut menggarisbawahi realitas pendidikan yang masih timpang di berbagai penjuru tanah air. Tidak sedikit anak-anak yang hingga saat ini harus menghadapi tantangan berat hanya untuk bisa mengakses pendidikan dasar, baik karena infrastruktur yang minim maupun kondisi geografis yang menyulitkan.
Nia menuturkan bahwa dirinya kerap menerima laporan mengenai kondisi anak-anak yang tinggal di wilayah-wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) yang belum memperoleh akses pendidikan memadai. Situasi ini, menurutnya, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut jika pemerintah memang berkomitmen terhadap keadilan sosial dan hak dasar warga negara.
“Banyaknya anak yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang cukup karena tinggal di daerah yang sulit terjangkau,” tegas Nia.
Permasalahan tersebut, menurut Komisi VIII DPR RI, harus ditangani melalui pendekatan lintas kementerian dan tidak semata-mata dibebankan pada satu lembaga. Kolaborasi antara Kemenag dan KemenPPPA menjadi penting karena keduanya memiliki peran signifikan dalam pendidikan berbasis nilai dan perlindungan hak anak.
Lebih jauh, dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi VIII juga turut menyampaikan bahwa peran pemerintah daerah harus lebih dioptimalkan. Pemerintah daerah dinilai memiliki posisi strategis dalam mengidentifikasi kebutuhan di wilayahnya, termasuk dalam hal pendidikan keagamaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
Tidak hanya menyampaikan aspirasi, dalam kunjungan itu, Komisi VIII DPR juga menyalurkan sejumlah bantuan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta memperkuat nilai-nilai kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Timur. Bantuan tersebut diarahkan untuk pengembangan inkubasi bisnis dan peningkatan sanitasi di lingkungan pesantren.
“Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat pendidikan agama yang inklusif serta memperkokoh semangat toleransi dan kerukunan di tengah masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko.
Pernyataan itu menekankan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya soal infrastruktur atau angka partisipasi sekolah, melainkan juga berkaitan erat dengan nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik. Pendidikan agama yang inklusif dan bernuansa toleransi dianggap sebagai pondasi penting untuk menjaga keutuhan sosial di tengah kemajemukan bangsa.
Sementara itu, perhatian terhadap pendidikan di daerah sulit terjangkau juga berkaitan dengan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Komisi VIII menilai bahwa sejumlah kebijakan pemerintah pusat belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di pelosok, terutama dalam bidang sosial dan keagamaan.
Melalui kegiatan reses ini, para anggota dewan berharap dapat menyampaikan langsung temuan di lapangan kepada kementerian terkait, sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan program-program strategis di sektor pendidikan. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah perlunya perumusan kebijakan berbasis kebutuhan nyata, bukan semata berdasarkan data makro yang belum tentu mencerminkan kondisi lapangan.
Tak hanya itu, pentingnya peningkatan sinergi antarlembaga untuk mempercepat capaian program pendidikan juga kembali disinggung. Masih banyak program bantuan pendidikan atau pembangunan sekolah yang belum merata, dan kerap kali terhambat oleh masalah administratif maupun koordinasi antarinstansi.
Komitmen untuk memperkuat akses pendidikan di wilayah-wilayah sulit ini tidak bisa ditunda lebih lama. Anak-anak di pelosok memiliki hak yang sama atas pendidikan layak sebagaimana mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Pembangunan manusia seutuhnya akan sulit tercapai apabila sebagian masyarakat masih terpinggirkan dalam hal akses layanan dasar.
Dengan masukan dari masyarakat dan kunjungan langsung ke lapangan, Komisi VIII berupaya agar penyusunan anggaran dan program kerja kementerian dapat lebih akurat dan berdampak nyata. Mereka menekankan bahwa kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh semua warga, tanpa kecuali.
Pada akhirnya, perjuangan untuk menghadirkan pendidikan yang adil dan merata membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. Program-program pendidikan yang dijalankan juga perlu menjangkau nilai-nilai budaya lokal agar lebih diterima oleh komunitas dan membawa dampak berkelanjutan.
Kunjungan kerja ke Jawa Timur ini menjadi bagian dari langkah konkret untuk memastikan bahwa seluruh anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau lokasi geografis, dapat menikmati haknya atas pendidikan yang layak, aman, dan bermartabat.
Rekomendasi
