Indonesia Dorong Kepemimpinan Etika AI Negara Selatan Global
JAKARTA - Kesiapan Indonesia untuk mengambil peran sentral dalam dialog mengenai etika kecerdasan artifisial (AI) di kalangan negara-negara Selatan atau Global South kini menjadi fokus penting dalam upaya membangun tata kelola digital yang lebih adil dan inklusif secara global. Pemerintah Indonesia menyampaikan tekadnya untuk memimpin langkah-langkah dialog dan kolaborasi antarnegara berkembang melalui forum internasional yang khusus membahas isu etika dan regulasi AI.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat kolaborasi antarnegara Selatan. Dalam sebuah pertemuan dengan Direktur Jenderal UNESCO, Gabriel Ramos, Indonesia bahkan didorong untuk menjadi pemimpin dalam menyatukan suara negara-negara Global South dalam merespons perkembangan pesat teknologi AI yang berpotensi memunculkan ketimpangan dan dominasi dari negara maju serta perusahaan teknologi global.
Forum Global Sebagai Wadah Advokasi Keadilan Digital
Baca JugaDestinasi Wisata Hits di Cianjur Cocok untuk Liburan Singkat
Nezar menyebutkan bahwa Indonesia telah mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan UNESCO Global Forum for Ethics of AI tahun 2026. Forum ini akan menjadi platform penting untuk mempertemukan negara-negara berkembang dalam satu wadah dialog, sekaligus membahas isu penting seperti kedaulatan teknologi, hak-hak penerbit, serta peran jurnalisme di tengah tekanan disrupsi teknologi yang terus bergulir.
“Yang kita butuhkan saat ini adalah kemauan politik yang kuat dari negara-negara Selatan. Kita harus punya instrumen untuk duduk bersama dan berdialog dengan para raksasa teknologi, guna menciptakan ekosistem digital yang sehat dan adil, termasuk bagi jurnalisme berkualitas,” tegas Nezar dalam pertemuan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Nezar berdiskusi dengan tiga tokoh kunci yang mewakili berbagai organisasi media dan teknologi dari kawasan Asia Pasifik, Brasil, dan Afrika Selatan. Mereka adalah Irene Jay Liu, Direktur AI, Emerging Tech & Regulation di International Fund for Public Interest Media (IFPIM) APAC; Maia Fortes, Direktur Eksekutif Associação de Jornalismo Digital (Ajor) Brasil; dan Michael Markovitz, Kepala GIBS Media Leadership Think Tank dari Afrika Selatan.
Momentum Kerja Sama Global South Hadapi Ketimpangan Digital
Nezar juga menyinggung pentingnya kolaborasi lebih erat antarnegara berkembang sebagai upaya merespons lambannya pembentukan regulasi tetap terkait AI di tingkat global. Dalam pertemuannya dengan Utusan Teknologi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amandeep Singh Gill, ditegaskan pula bahwa kerja sama dari negara-negara berkembang harus diperkuat agar mampu menyuarakan aspirasi kolektif secara lebih terorganisir dan terstruktur.
Menurutnya, saat ini regulasi global terkait kecerdasan buatan masih berada dalam tahap awal dan belum sepenuhnya mengikat. Ia mencontohkan regulasi di Amerika Serikat yang baru berbentuk dekrit presiden, serta AI Act di Uni Eropa yang masih dalam tahap pembahasan awal. Di Asia, seperti di Korea Selatan, kebijakan AI juga masih bersifat pengantar dan belum komprehensif. Dalam kondisi ini, negara-negara Global South belum memiliki ruang advokasi dan pengaruh yang cukup untuk turut menentukan arah regulasi tersebut.
“Hingga kini, belum ada regulasi permanen soal AI. Ini momentum emas bagi negara-negara Selatan untuk bersama-sama menyusun sikap, terutama soal kedaulatan digital,” jelas Nezar.
Penguatan Forum Kolaboratif Melalui M20 dan Inisiatif Tetap
Guna memperkuat posisi kolektif negara-negara Selatan, Nezar menanggapi positif usulan dari delegasi Afrika Selatan yang mengusulkan pemanfaatan forum M20, yakni forum para Menteri Komunikasi dari negara-negara G20. Forum ini dianggap sebagai salah satu ruang yang strategis untuk membangun kesepakatan antarnegara dalam menghadapi tantangan perkembangan AI global, termasuk dalam hal tata kelola dan ekosistem digital yang lebih berimbang.
Namun, ia menekankan bahwa upaya ini tidak cukup hanya dengan pernyataan politik. Diperlukan langkah konkret seperti pembentukan sekretariat tetap atau forum berkelanjutan yang bisa secara aktif mewakili suara negara-negara berkembang di berbagai forum internasional. Langkah itu penting untuk menghindari ketertinggalan dalam perumusan kebijakan AI global yang cenderung lebih cepat didorong oleh negara-negara maju.
“Forum M20 bisa jadi momentum penting. Tapi kita butuh lebih dari sekadar pernyataan politik. Kita butuh komitmen nyata, misalnya membentuk sekretariat atau forum tetap yang bisa menyuarakan posisi kita secara kolektif menghadapi ekosistem digital yang timpang,” tegasnya kembali.
Jurnalisme dan Keadilan Teknologi sebagai Prioritas Diskusi
Dalam berbagai forum global, Indonesia secara konsisten menegaskan komitmennya untuk berperan sebagai penghubung dialog strategis di kawasan Asia dan negara Selatan lainnya. Bukan hanya untuk melindungi hak penerbit dan pelaku media, tapi juga untuk memastikan bahwa teknologi AI dapat berkembang secara etis dan inklusif, serta tidak meninggalkan kesenjangan antara negara maju dan berkembang.
Kehadiran Indonesia sebagai pemimpin dialog dalam forum etika AI menunjukkan bahwa negara ini memposisikan diri bukan sekadar sebagai konsumen teknologi, melainkan juga sebagai pengarah kebijakan dan etika di era digital. Dengan memanfaatkan berbagai pertemuan multilateral dan kemitraan strategis antarnegara berkembang, Indonesia ingin memastikan bahwa prinsip keadilan, kedaulatan, dan tanggung jawab sosial turut menjadi bagian dari pembicaraan global seputar teknologi masa depan.
Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya mendorong kesetaraan dalam teknologi, tetapi juga memperkuat pondasi jurnalisme publik di tengah disrupsi AI yang berpotensi menggeser nilai-nilai etika, keterbukaan, dan kebebasan berekspresi. Melalui forum ini, diharapkan terbentuk tata kelola AI global yang benar-benar merepresentasikan kepentingan seluruh dunia, bukan hanya kepentingan segelintir negara atau korporasi besar.
Rekomendasi
