Sri Mulyani Tegaskan APBN Kunci Stabilkan Ekonomi Indonesia Kini
JAKARTA - Stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global dan gejolak pasar merupakan hasil kerja keras pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara hati-hati dan efektif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pengelolaan APBN yang selektif dan disiplin berhasil menekan defisit anggaran menjadi hanya 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini. Strategi ini dianggap sangat penting untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi tekanan eksternal seperti kenaikan harga komoditas dan fluktuasi nilai tukar rupiah.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Sri Mulyani menyampaikan bahwa keseimbangan primer APBN hampir mencapai posisi netral bahkan positif, dengan defisit anggaran hanya sebesar Rp 20,7 triliun, jauh di bawah target Rp 43,7 triliun. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran dengan cermat di tengah tantangan yang ada.
Sepanjang tahun berjalan, Indonesia menghadapi berbagai tekanan seperti ketegangan geopolitik dan gangguan iklim yang mempengaruhi perekonomian. Harga minyak mentah dunia melonjak ke angka 91,2 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar 80 dolar AS per barel. Kondisi tersebut turut menekan pasar domestik, memicu depresiasi nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 16.486 per dolar AS dan memengaruhi pasar modal serta tingkat inflasi yang sempat melonjak hingga 10,3 persen pada Maret.
Baca Juga
Meski situasi sulit, pemerintah memanfaatkan APBN sebagai penyangga untuk melindungi perekonomian. Penerimaan negara memang menurun sebesar 6,2 persen pada semester pertama tahun ini, tetapi belanja negara justru meningkat 11,3 persen. Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menyalurkan bantuan sosial guna meringankan beban masyarakat dari tekanan inflasi.
Ekonomi nasional tetap tumbuh positif sebesar 5,03 persen, didukung konsumsi rumah tangga yang stabil di angka 4,94 persen dan pertumbuhan investasi sebesar 4,61 persen. Inflasi tahunan berhasil ditekan hingga 1,6 persen, jauh di bawah target APBN sebesar 2,8 persen. Penurunan angka kemiskinan dari 9,03 persen menjadi 8,57 persen serta penurunan kemiskinan ekstrem dan pengangguran terbuka turut menjadi indikator keberhasilan pengelolaan APBN dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Sri Mulyani menegaskan, penggunaan APBN yang efektif dan hati-hati menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk terus menjaga stabilitas sekaligus melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak ekonomi global.
Di sisi lain, Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, mengapresiasi pengelolaan utang pemerintah yang dianggap disiplin dan fleksibel. Posisi utang luar negeri pemerintah tercatat mengalami penurunan dari bulan sebelumnya, terutama berkat pelunasan Surat Berharga Negara (SBN) yang mengurangi stok utang. Yield SBN yang menurun dengan spread rendah terhadap US Treasury mencerminkan sentimen positif investor terhadap strategi pembiayaan pemerintah.
Namun, Josua juga menyoroti tantangan dalam realisasi belanja negara, terutama pada program-program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG). Realisasi anggaran MBG masih sangat rendah, hanya mencapai 7,1 persen dari target yang ditetapkan. Penurunan alokasi anggaran program ini dari Rp 171 triliun menjadi Rp 116 triliun menandakan adanya hambatan dalam pelaksanaan.
Serapan belanja kementerian dan lembaga juga dinilai masih rendah, meskipun telah dilakukan pelonggaran anggaran (budget unlocking) sebesar Rp 135 triliun, realisasinya hingga pertengahan tahun baru mencapai sekitar 40 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan eksekusi agar anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan dampak yang maksimal kepada masyarakat.
Josua menekankan pentingnya meningkatkan efektivitas pelaksanaan belanja agar program prioritas seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan subsidi lainnya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian, APBN tidak hanya menjadi instrumen fiskal tetapi juga alat strategis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Rekomendasi
