Skema Bantuan dan Insentif Rumah Murah Dipercepat
JAKARTA - Pemerintah terus memacu realisasi program pembangunan 3 juta rumah melalui kerja sama lintas kementerian. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam menyusun skema bantuan dan insentif yang lebih terstruktur guna mendukung pembangunan rumah murah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Pertemuan strategis antara kedua lembaga negara ini digelar di kantor Bappenas, Jakarta. Diskusi difokuskan pada sinkronisasi pendanaan dan program, termasuk membuka peluang kerja sama dengan lembaga internasional untuk memperkuat pendanaan proyek perumahan rakyat.
Dorong Pendanaan Global, Libatkan Bappenas
Baca Juga
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya sinergi dengan Bappenas dalam hal pembiayaan pembangunan rumah murah, khususnya dari sumber luar negeri. Menurutnya, Bappenas memiliki kapasitas teknis dan pengalaman dalam menjalin kerja sama dengan mitra internasional, termasuk lembaga donor seperti World Bank.
“Bappenas paling memahami mekanisme pinjaman luar negeri. Kemarin kami undang World Bank, dan kini lanjut diskusi untuk sinkronisasi program,” ujar Maruarar usai rapat bersama Bappenas.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah dalam periode kepemimpinan nasional saat ini. Maruarar menyebut, pendekatan kolaboratif seperti ini adalah kunci untuk membangun ekosistem perumahan yang berkelanjutan dan inklusif.
BSPS Tematik dan Penataan Kawasan Kumuh Jadi Fokus
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PKP dan Bappenas membahas dua prioritas utama, yaitu pengembangan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tematik dan penataan kawasan kumuh yang terintegrasi dengan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menjelaskan bahwa BSPS tematik akan diarahkan untuk mendukung fungsi ekonomi masyarakat. Skema ini akan menargetkan hunian yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha mikro seperti homestay, warung, atau kios.
“BSPS tematik diarahkan untuk fungsi ekonomi seperti homestay dan warung. Ini membedakan dari BSPS reguler,” ujar Fitrah Nur.
Menurutnya, pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi warga, sehingga rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi aset produktif yang menopang penghidupan masyarakat.
Sementara itu, penataan kawasan kumuh akan dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, mencakup perbaikan infrastruktur dasar dan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Fitrah menegaskan bahwa upaya ini bukan sekadar mempercantik kawasan, tetapi menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni.
Insentif untuk Pengembang Rumah Subsidi dan Apartemen Murah
Tak hanya berfokus pada masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah insentif bagi pengembang yang membangun rumah subsidi dan apartemen murah. Insentif ini dirancang untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam penyediaan hunian vertikal dan tapak yang terjangkau.
Beberapa dukungan yang disiapkan antara lain fasilitas pemasangan lift, instalasi kebakaran, dan kemudahan perizinan teknis. Hal ini dianggap penting mengingat kebutuhan masyarakat urban terhadap hunian murah yang memadai terus meningkat.
“Kita ingin mempermudah pengembang dalam membangun apartemen murah yang layak huni. Itu sebabnya kami menyiapkan dukungan teknis seperti fasilitas lift dan sistem kebakaran,” terang Fitrah.
Langkah ini juga diharapkan menjadi daya tarik bagi pengembang untuk masuk ke sektor rumah subsidi, yang selama ini dinilai kurang menguntungkan karena margin laba yang kecil. Dengan adanya insentif teknis dan dukungan kebijakan, diharapkan iklim investasi di sektor perumahan rakyat akan semakin kondusif.
Kolaborasi Lintas Kementerian untuk Hunian Layak dan Ekonomis
Kolaborasi antara Kementerian PKP dan Bappenas dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi program nasional perumahan. Fitrah menyatakan bahwa kerja sama lintas kementerian adalah bentuk konkret komitmen pemerintah untuk mewujudkan hunian yang tidak hanya layak dan terjangkau, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Pertemuan ini sebagai langkah konkret menyatukan langkah lintas kementerian demi mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan bernilai ekonomi bagi masyarakat,” kata Fitrah.
Program 3 juta rumah sendiri merupakan bagian dari prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Program ini bertujuan mengatasi backlog perumahan yang masih cukup tinggi di Indonesia, terutama di kawasan perkotaan.
Dengan pendekatan yang menggabungkan pendanaan internasional, insentif domestik, dan penguatan program berbasis masyarakat, pemerintah berharap dapat menciptakan solusi jangka panjang atas krisis hunian yang selama ini membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Dukungan Danantara dan Peluang Pembiayaan Internasional
Selain kolaborasi dengan Bappenas, Kementerian PKP juga telah membuka peluang pembiayaan internasional untuk memperkuat program ini. Salah satunya melalui skema pendanaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang dikabarkan siap menyuntik dana hingga Rp130 triliun melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan.
Kombinasi pendanaan dari dalam dan luar negeri ini diharapkan mampu menutup kekurangan anggaran yang selama ini menjadi tantangan utama dalam pembangunan rumah murah secara masif dan merata di seluruh Indonesia.
Program pembangunan 3 juta rumah menjadi prioritas nyata pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui hunian yang layak dan terjangkau. Kerja sama strategis antara Kementerian PKP dan Bappenas menjadi tonggak penting dalam menyusun skema pembiayaan yang kuat, insentif yang tepat sasaran, serta pendekatan pembangunan yang inklusif.
Dengan kolaborasi yang erat antar-lembaga, dukungan investasi nasional dan internasional, serta inovasi program seperti BSPS tematik dan penataan kawasan kumuh, pemerintah optimistis target tersebut bisa tercapai dalam lima tahun ke depan.
Rekomendasi
.jpg)
