Kejaksaan Agung Bantah Isu Kebocoran Dokumen yang Menyinggung Erick Thohir: Informasi Menyesatkan

Kejaksaan Agung Bantah Isu Kebocoran Dokumen yang Menyinggung Erick Thohir: Informasi Menyesatkan

JAKARTA - Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) dengan tegas membantah adanya kebocoran dokumen hasil sitaan dari kediaman pengusaha minyak, Riza Chalid. Dokumen tersebut sebelumnya diberitakan menyebutkan dugaan keterlibatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, dalam kasus tata kelola minyak Pertamina. Isu ini sempat viral di media sosial dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar dan telah menyesatkan publik. "Itu tidak benar, bocor apanya," tegas Harli Siregar pada Selasa (4/3/2025) dalam pernyataannya kepada media. Pernyataan ini bertujuan untuk meluruskan misinformasi yang berkembang di masyarakat dan media sosial.

Pernyataan Harli Siregar ini sekaligus menepis dugaan adanya kebocoran dokumen catatan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang menyebut nama Erick Thohir. Menurut Harli, informasi yang beredar tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya berupa spekulasi yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, memberikan pandangannya terkait isu ini. Dia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang beredar di media sosial. "Hukum adalah berbicara bukti materiil yang harus dapat dibuktikan," ujar Hibnu Nugroho. Menurutnya, penting untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Kejagung, agar dapat membuktikan semua bukti di pengadilan dengan objektif dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Menyinggung tentang kasus tata kelola minyak Pertamina, Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini. Mereka antara lain Riva Siahaan (RS), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shiping; AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International; MKAN, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa; DW, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan YRJ, Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak. Selain itu, Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, serta Edward Corne, VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga, juga turut ditetapkan sebagai tersangka.

Hibnu Nugroho menambahkan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa dalam penegakan hukum, setiap informasi harus diklarifikasi dan diverifikasi dengan baik. "Informasi-informasi (yang muncul) belum tentu terbukti kebenarannya. Bagaimana korelasi informasi tersebut dengan bukti-bukti ya biarkan hukum yang membuktikannya," tuturnya.

Kejagung sendiri melakukan serangkaian langkah untuk memastikan kasus tata kelola minyak ini dapat ditangani dengan baik dan transparan. Langkah ini termasuk melakukan penggeledehan di perusahaan-perusahaan terkait yang diduga terlibat dalam kasus ini. Salah satunya adalah penggeledahan di perusahaan milik anak Riza Chalid yang berujung pada penyitaan 95 bundel dokumen dan dua ponsel yang dianggap relevan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut.

Kasus yang saat ini tengah menjadi sorotan publik ini penting untuk diselesaikan secara transparan dan akuntabel. Kejagung berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara profesional tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Keterlibatan figur publik seperti Erick Thohir yang dicatut dalam dokumen palsu ini menjadi tantangan tersendiri untuk memastikan penegakan hukum dijalankan sesuai prosedur dan tidak dicemari oleh informasi yang menyesatkan.

Dengan situasi yang berkembang ini, media dan masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menerima dan membagikan informasi. Keterlibatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarluaskan hoax atau berita palsu dapat merusak kredibilitas proses hukum dan menyesatkan opini publik. Oleh karena itu, verifikasi informasi sebelum mengkonsumsinya adalah langkah yang sangat penting.

Di sisi lain, Kejagung juga diharapkan dapat terus meningkatkan langkah-langkah pengamanan data dan dokumen dalam setiap tahap penyelidikan untuk mencegah kebocoran informasi yang tidak diinginkan. Transparansi, profesionalitas, dan konsistensi dalam penanganan kasus ini menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Untuk membaca berita lebih lanjut mengenai perkembangan kasus dan berita lainnya, SINDOnews menyarankan pembaca untuk mengunduh aplikasi berita mereka agar dapat menikmati berita dengan lebih mudah dan nyaman tanpa gangguan iklan yang berlebihan. Aplikasi ini tersedia untuk pengguna Android dan iOS.

Ke depan, publik menanti perkembangan lebih lanjut dari kasus ini dan berharap agar proses hukum dapat berlangsung dengan adil serta tidak dipengaruhi oleh tekanan ataupun intervensi dari pihak-pihak tertentu. Pendekatan yang objektif dan berbasis bukti materiil menjadi nilai utama dalam penuntasan kasus ini guna memastikan keadilan yang sesungguhnya tercapai.