Bank Indonesia Dorong Kerja Sama Antar Daerah untuk Pemenuhan Kebutuhan Daerah di Kalimantan Barat

Bank Indonesia Dorong Kerja Sama Antar Daerah untuk Pemenuhan Kebutuhan Daerah di Kalimantan Barat

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengajak pemerintah daerah di Kalimantan Barat (Kalbar) untuk memperkuat kerja sama antar daerah (KAD) dalam rangka pemenuhan kebutuhan daerah yang saling mengisi. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi masing-masing kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut dan mempercepat distribusi produk serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Seruan tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Nur Asyura Anggini Sari, setelah mengikuti High-Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalbar pada Selasa, 11 Maret 2025. Menurut Anggini, masing-masing daerah di Kalbar memiliki potensi yang berbeda-beda, dan pemanfaatan potensi ini melalui kerja sama antar daerah akan menciptakan sinergi yang saling menguntungkan.

Mendorong Potensi Daerah Melalui Kerja Sama

Baca Juga

Pinjaman Mudah KUR BRI 2025 Pelaku UMKM

Dalam kesempatan tersebut, Anggini menjelaskan pentingnya kerja sama antar daerah (KAD) untuk membantu memenuhi kebutuhan masing-masing wilayah. Dia mengatakan, setiap kabupaten/kota di Kalimantan Barat memiliki keunggulan dan sumber daya alam yang beragam, yang dapat dimanfaatkan oleh daerah lain untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik.

"Kami mendorong supaya masing-masing kabupaten/kota melakukan KAD, Kerja Sama Antar Daerah. Karena masing-masing wilayah itu miliki potensi yang berbeda-beda, sehingga itu bisa menjadi penyangga untuk wilayah lain yang memang tidak menjadi produsennya," ujar Anggini, menggambarkan betapa pentingnya kolaborasi antardaerah untuk memperkuat daya saing dan memenuhi kebutuhan lokal.

Menurut Anggini, beberapa daerah di Kalimantan Barat dikenal sebagai produsen komoditas tertentu yang belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh daerah lainnya. Salah satu tujuan dari KAD adalah agar daerah yang memiliki surplus produk dapat saling membantu daerah yang kekurangan komoditas tertentu, menciptakan perdagangan antar wilayah yang berkelanjutan.

Peran Bumdes dalam Memperkuat Tata Niaga Lokal

Dalam kesempatan yang sama, Anggini juga menekankan pentingnya keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperlancar pendistribusian barang dan produk yang dihasilkan oleh daerah. BUMDes diharapkan dapat berperan sebagai offtaker, yang bertugas menampung dan mendistribusikan produk-produk dari daerah yang sudah menjadi produsen. Hal ini penting agar produk-produk yang dihasilkan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat di daerah tersebut.

"Keterlibatan BUMDes juga diperlukan agar bisa membantu pendistribusian niaga di daerah yang menjadi produsen, jangan sampai masyarakatnya tidak ikut menikmati hasil produksi dari daerah mereka tersebut," kata Anggini. Ia menambahkan, BUMDes juga berperan dalam memastikan proses tata niaga yang lebih efisien dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Lebih lanjut, Anggini juga mengungkapkan dukungannya terhadap pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dapat berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. BUMD, menurut Anggini, akan membantu memfasilitasi perjanjian bisnis atau kerjasama antara daerah, serta mengoptimalkan pendistribusian produk ke pasar yang lebih luas.

Fasilitasi MoU dan Pemetaan Potensi Daerah

Selain mendorong kerja sama antar daerah, Bank Indonesia juga berkomitmen untuk memfasilitasi pembuatan perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) antara daerah yang ingin menjalin KAD. Bank Indonesia siap membantu daerah-daerah yang tertarik untuk menjalin kerjasama dengan melakukan pemetaan potensi antar wilayah, serta mengidentifikasi kebutuhan dan produk unggulan yang dapat dipertukarkan.

"Kami juga ada pemetaan kami juga tadi ada matriks antar wilayah, produksi antar wilayah. Kami juga fasilitasi untuk diskusi, untuk memfasilitasi bagaimana nanti perjanjian atau pun MoU-nya akan dibantu oleh Bank Indonesia," ungkap Anggini. Pemetaan yang dimaksud akan menjadi alat untuk memahami kekuatan dan kebutuhan setiap daerah, yang memungkinkan mereka untuk lebih mudah mencari mitra yang sesuai.

Melalui pemetaan ini, Bank Indonesia berharap dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif antara daerah-daerah di Kalimantan Barat, serta memberikan panduan yang jelas terkait potensi ekonomi yang ada di setiap wilayah. Pemetaan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap daerah dapat memaksimalkan potensi lokalnya tanpa saling tumpang tindih atau duplikasi produk.

Manfaat Jangka Panjang bagi Perekonomian Daerah

Dengan mendorong kerja sama antar daerah, Bank Indonesia berharap dapat membantu meningkatkan stabilitas perekonomian Kalimantan Barat. Sinergi antar daerah diharapkan dapat memperlancar distribusi barang, meningkatkan efisiensi produksi, serta menciptakan peluang bisnis baru yang dapat menguntungkan banyak pihak, terutama di tingkat lokal.

Keterlibatan aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung KAD juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah, serta meminimalkan potensi inflasi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang.

Dukung Keterlibatan Sektor Swasta dan Komunitas Lokal

Selain dukungan terhadap pemerintah daerah, Anggini juga menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dan komunitas lokal dalam pengembangan ekonomi daerah. Bank Indonesia berharap sektor swasta dapat turut berkontribusi dalam memperkuat sistem tata niaga antar daerah dengan memperkenalkan teknologi baru dan solusi inovatif yang dapat mempercepat distribusi produk dan meningkatkan daya saing.

"Sektor swasta dan masyarakat harus dapat terlibat aktif dalam memanfaatkan peluang yang ada, tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi yang lebih inklusif dan merata," tambah Anggini.

Bank Indonesia juga akan terus memberikan dukungan teknis dan fasilitasi kepada para pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kerja sama antar daerah melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, dan penyuluhan mengenai tata niaga yang efisien.