Kementerian ESDM Tawarkan 75 Blok Migas Secara Serentak Tahun Ini
JAKARTA - Percepatan produksi minyak dan gas bumi (migas) kembali menjadi fokus pemerintah. Demi mengejar target lifting minyak mencapai 900.000 barel per hari (bph) pada 2029, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah strategi lelang wilayah kerja (WK) migas. Tidak lagi dilakukan bertahap, seluruh blok migas yang tersedia akan ditawarkan sekaligus pada tahun ini.
Kebijakan baru ini disebut-sebut sebagai langkah reformasi yang akan mengubah pola penawaran migas di Indonesia. Pemerintah menilai mekanisme lama tidak relevan lagi jika ingin meningkatkan produksi dengan cepat.
Komitmen Pemerintah
Baca Juga
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan, pola lelang bertahap tidak akan cukup untuk mencapai target lifting nasional. Dengan alasan itu, pemerintah memutuskan menawarkan semua WK secara serentak.
“Kalau dibuat bertahap seperti itu, ya ini target untuk peningkatan lifting tidak akan tercapai. Jadi ya kita memiliki wilayah yang akan kita tawarkan, [ada] 75 [wilayah kerja/WK]. Seperti di toko, jadi kita pajangkan saja semua,” ujar Yuliot.
Yuliot menyebut, skema serentak ini ditargetkan bisa berjalan paling lambat Oktober 2025. Menariknya, kebijakan ini tidak hanya berlaku sekali, tetapi akan permanen untuk lelang-lelang berikutnya.
“Nanti [jika] ada badan usaha yang berminat, ‘saya mau di blok ini, di blok ini, di blok ini’, nanti berdasarkan badan usaha, mereka tertarik dua atau tiga, ya itu yang kita kompetisikan. Jadi polanya kita ubah,” tegasnya.
Kesiapan Ditjen Migas
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menambahkan pemerintah sudah menyiapkan 17 WK untuk ditawarkan tahun ini. Namun, ia belum bisa memastikan jadwal pasti lelang selanjutnya.
“Nanti kami umumkan kembali. Nanti kita lapor dulu ya. Nanti bocorannya. Saya lebih suka kalau sudah ada output dan outcome, baru bicara. Kalau baru mulai, saya belum bisa ini [berkomentar dahulu],” jelas Laode.
Pernyataan itu menunjukkan pemerintah ingin lebih berhati-hati dalam mengumumkan detail agar sesuai dengan kondisi lapangan.
Reformasi Regulasi
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah menekankan perlunya penyederhanaan regulasi dalam pelelangan WK migas. Reformasi aturan dianggap penting untuk mempercepat proses lelang dan memastikan target lifting 1 juta bph pada 2029–2030 tetap realistis.
“Saya minta untuk melakukan reformasi berbagai regulasi yang menghambat proses percepatan terhadap pelelangan wilayah kerja,” kata Bahlil saat melantik Laode sebagai Dirjen Migas.
Ia sebelumnya menargetkan pemerintah membuka 60 WK potensial hingga 2028. Namun, keinginan mempercepat proses membuat angka itu berpotensi bertambah lebih cepat.
Respons Industri
Rencana lelang serentak memicu tanggapan beragam dari pelaku industri. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal, menilai langkah tersebut sah-sah saja. Namun, menurutnya faktor penentu utama bukan jumlah WK atau mekanisme lelang, melainkan kualitas aset.
“Bukan masalah mau serentak atau bertahap, tapi seberapa menarik barang yang ditawarkan. Investor itu akan melihat kualitasnya dulu,” ujarnya.
Moshe menekankan bahwa kelengkapan data geologi dan geofisika sangat penting. Tanpa data memadai, risiko investasi akan lebih tinggi dan investor enggan masuk.
“Kalau datanya minim, investor cenderung enggan masuk karena tidak mau gambling. Sama seperti jualan barang, spesifikasi harus jelas dan lengkap,” tambahnya.
Menurut dia, pemerintah sebaiknya fokus pada kualitas WK, bukan sekadar kuantitas. Negara lain yang sukses menarik investor selalu memastikan data eksplorasi lengkap sebelum lelang dimulai.
Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi regulasi. “Insentif bisa ditawarkan, tapi harus ada jaminan regulasi yang solid dan konsisten jangka panjang,” tegas Moshe.
Sekali Kesempatan
Moshe mengingatkan pemerintah tidak bisa menawarkan satu WK berkali-kali. Begitu ditawarkan dan gagal menarik minat, nilai blok tersebut di mata investor bisa turun.
“Sekali ditawarkan ke investor, peluang itu harus sudah benar-benar matang. Kalau tidak, nilai WK tersebut bisa turun di mata investor,” ujarnya.
Pandangan Pengamat
Founder & Advisor ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, juga menilai kunci daya tarik lelang migas terletak pada prospektivitas blok, kualitas data, dan fiscal terms. Baginya, pola lelang serentak atau bertahap hanyalah masalah kesiapan pemerintah.
“Serentak atau bertahap itu lebih terkait kesiapan pemerintah. Kalau ada WK yang belum diminati, bisa saja ditawarkan lagi di periode berikutnya,” jelasnya.
Praktisi migas, Hadi Ismoyo, punya pandangan serupa. Ia menganggap lelang serentak memberi investor lebih banyak pilihan, tapi tidak otomatis menjamin minat yang tinggi.
“Tapi itu tidak otomatis menjamin minat ramai-ramai ikut tender. Investor tetap melihat commercial terms, data teknis, besar sumber daya, dan lokasi pasar, khususnya untuk gas,” ucapnya.
Tantangan Kelembagaan
Pengamat ekonomi energi Universitas Padjajaran, Yayan Satyaki, menilai keberhasilan lelang 75 WK sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, terutama SKK Migas.
“Jika sebagian besar WK itu sudah terdokumentasi dengan baik, idealnya bisa dilakukan. Proses review, evaluasi, dan due diligence memang lama, tapi doable jika sumber daya kelembagaannya kuat,” jelas Yayan.
Ia menekankan transparansi data sebagai syarat penting. Semua angka dan informasi WK migas harus akurat agar due diligence antara pemerintah dan investor bisa sinkron.
Perubahan pola lelang migas dari bertahap menjadi serentak menandai babak baru dalam strategi energi nasional. Pemerintah berharap langkah ini bisa mempercepat peningkatan produksi sekaligus memperkuat daya tarik investasi. Namun, keberhasilan tidak hanya bergantung pada jumlah blok yang ditawarkan, melainkan juga kualitas data, kepastian regulasi, serta kesiapan kelembagaan.
Dengan target pelaksanaan paling lambat Oktober 2025, reformasi lelang ini diharapkan dapat membuka jalan bagi tercapainya target lifting 900.000 bph pada 2029. Tantangan masih banyak, tetapi optimisme tetap menyertai bahwa Indonesia bisa lebih cepat berlari di sektor migas.
Rekomendasi
.jpg)
