OJK Prioritaskan Edukasi Hadapi Risiko Digital Finansial
JAKARTA - Di tengah masifnya perkembangan teknologi finansial, kejahatan keuangan digital kian meningkat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi fenomena tersebut dengan pendekatan preventif dan korektif. Fokus utama diarahkan pada perlindungan konsumen dan pencegahan kerugian akibat penipuan digital. Untuk itu, OJK menerapkan tiga strategi utama sebagai langkah menyeluruh menghadapi tantangan keamanan di era keuangan digital.
Strategi pertama yang menjadi prioritas OJK adalah peningkatan literasi keuangan digital masyarakat. Edukasi dianggap sebagai pintu masuk paling penting dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman dan sehat. Masyarakat yang cakap secara digital akan lebih siap menghadapi potensi risiko, baik dalam bentuk penipuan online, investasi bodong, maupun aktivitas ilegal lainnya.
Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK, Rizal Ramadhani menegaskan urgensi literasi keuangan digital dalam melindungi masyarakat.
Baca Juga
“Literasi keuangan digital saat ini masif dilakukan OJK, bekerja sama dengan kementerian, lembaga, serta pelaku usaha jasa keuangan,” ujar Rizal.
Langkah edukasi dilakukan menyeluruh dan terstruktur. Tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga kelompok rentan, seperti pelajar, pelaku UMKM, dan masyarakat di daerah terpencil yang menjadi target rentan terhadap penipuan digital.
Sinergi Lintas Instansi dalam Penindakan
Tak cukup dengan edukasi, strategi kedua yang diterapkan OJK adalah memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam memberantas kejahatan keuangan digital. Kolaborasi ini menjadi penting karena kejahatan digital bersifat lintas sektor dan lintas yurisdiksi.
“Langkah kedua adalah memperkuat sinergi antarinstansi, termasuk kolaborasi dalam Satgas Pemberantasan Judi Online,” jelas Rizal.
Melalui sinergi ini, OJK bekerja sama erat dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga negara lainnya, dalam mendeteksi dan menindak pelaku kejahatan keuangan. Salah satu bentuk nyata dari sinergi ini adalah pemblokiran rekening bank yang terindikasi digunakan dalam transaksi ilegal, seperti perjudian online atau penipuan daring lainnya.
“Hingga 31 Juli 2025, OJK telah memblokir hampir 10.000 rekening terkait aktivitas keuangan ilegal,” ungkap Rizal.
Pemblokiran ini dilakukan secara aktif, berdasarkan temuan internal maupun laporan dari mitra kerja OJK. Keberhasilan pemblokiran tersebut menunjukkan efektivitas kerja sama lintas sektor, serta kesiapan OJK dalam merespons potensi bahaya yang muncul secara digital.
Kolaborasi juga mencakup pertukaran informasi antarinstansi untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, masyarakat juga diberikan kanal pengaduan agar laporan mereka dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
Integrasi Sistem Teknologi untuk Respon Cepat
Dalam rangka memperkuat dua strategi sebelumnya, OJK juga mendorong strategi ketiga, yakni integrasi sistem teknologi informasi antar lembaga. Integrasi ini bertujuan untuk mempercepat respons terhadap kejahatan keuangan digital dan menciptakan sistem deteksi dini.
“Strategi ketiga yaitu integrasi sistem teknologi informasi antar lembaga, termasuk dengan BI Fast, IASC, dan Komdigi, untuk mempercepat penanganan penipuan keuangan digital,” kata Rizal.
Salah satu inisiatif yang telah berjalan adalah keterhubungan antara sistem OJK dengan sistem milik Bank Indonesia, IASC (Indonesia Anti Scam Center), dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kerja sama sistem ini memungkinkan pertukaran data dan informasi yang lebih akurat, serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam penanganan kasus penipuan keuangan.
Melalui integrasi teknologi, OJK dapat memantau aktivitas mencurigakan secara real time dan melakukan tindakan korektif segera sebelum masyarakat mengalami kerugian lebih besar. Hal ini juga membuka peluang terciptanya basis data nasional yang kuat untuk memetakan pola kejahatan digital dan mengantisipasinya lebih dini.
Upaya Terus Berlanjut
Ketiga strategi yang dijalankan OJK tersebut menjadi satu kesatuan upaya dalam membentuk ekosistem keuangan digital yang tangguh dan terpercaya. Dengan adanya literasi yang meningkat, sinergi yang solid, serta sistem teknologi yang terintegrasi, diharapkan risiko kejahatan keuangan digital dapat ditekan secara signifikan.
Rizal menyampaikan bahwa OJK tidak akan berhenti hanya pada tiga strategi ini, namun akan terus mengevaluasi dan menyesuaikan langkah-langkahnya seiring dengan perkembangan modus baru kejahatan digital.
OJK juga mendorong pelaku usaha jasa keuangan untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan sistem keuangan digital, dengan memperkuat infrastruktur TI, menerapkan standar keamanan siber yang tinggi, serta memberikan edukasi kepada nasabah secara berkala.
Dalam konteks masyarakat, Rizal mengingatkan agar konsumen lebih berhati-hati saat melakukan transaksi digital. Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan bahwa mereka bertransaksi melalui platform resmi, tidak mudah tergiur tawaran keuntungan tinggi, serta melaporkan apabila menemukan kejanggalan dalam layanan keuangan yang digunakan.
Menumbuhkan Kepercayaan dan Rasa Aman
Dengan mengimplementasikan ketiga strategi tersebut, OJK berharap kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital semakin meningkat. Lingkungan digital yang aman akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan inklusif.
Strategi OJK menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di era digital tidak hanya bergantung pada regulasi yang ketat, namun juga pada kolaborasi dan penggunaan teknologi yang adaptif. Literasi menjadi landasan utama, sinergi memperkuat daya tindak, dan integrasi teknologi mempercepat respons atas ancaman yang terus berkembang.
Melalui pendekatan ini, OJK berkomitmen menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus memastikan bahwa masyarakat terlindungi dari segala bentuk kejahatan finansial berbasis digital.
Rekomendasi
