Belanja Negara Jadi Kunci Dukungan Sektor Perbankan
JAKARTA - Memasuki semester kedua tahun 2025, sektor perbankan nasional menyandang harapan besar agar percepatan realisasi belanja pemerintah mampu memperkuat permintaan kredit sekaligus menopang kinerja industri. Seruan untuk mempercepat belanja negara bukan semata dorongan fiskal belaka, melainkan sinyal optimisme bagi bank-bank yang tengah berupaya menavigasi tantangan struktural di tengah tekanan margin bunga dan tekanan biaya dana (cost of fund/CoF).
Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk., Lani Darmawan, mengatakan bahwa efek langsung belanja negara terasa hingga ke sektor UMKM, yang merupakan ujung tombak penyaluran kredit. Ia menekankan bahwa dukungan fiskal pemerintah akan lebih efektif jika diiringi dengan kelonggaran likuiditas pasar.
“Pengaruh belanja negara terhadap perekonomian sangat besar, termasuk terhadap aktivitas sektor UMKM yang menjadi tulang punggung penyaluran kredit,” ujar Lani.
Baca Juga
Menurutnya, agar dampak tersebut maksimal, kondisi pasar perlu menurun biaya dana agar bank punya ruang lebih luas untuk menyalurkan kredit.
“Tentu saja dibutuhkan beberapa faktor penunjang lain, seperti melonggarnya likuiditas di market dibutuhkan agar CoF juga bisa menurun dan bank bisa terus menyalurkan kredit,” tambah Lani.
Lani pun mengakui bahwa di tengah potensi dorongan permintaan kredit dari belanja negara, perbankan menghadapi tekanan serius dari sisi profitabilitas. Hal ini disebabkan tingginya CoF dan kebutuhan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), yang tetap harus dijaga seiring meningkatnya ketidakpastian global.
Ia menyampaikan bahwa pendapatan bunga bersih (NII) CIMB Niaga masih tumbuh, namun tekanan masih terasa. Solusinya, bank mengandalkan pendapatan berbasis biaya atau fee income yang relatif tinggi.
“Porsi fee income kami lumayan bagus pertumbuhannya sebagai hasil fokus beberapa tahun ini. Fee to income ratio bisa di atas 30%, ini sangat membantu,” jelas Lani.
Efisiensi operasional menjadi pilar lain strategi bank. Menurut Lani, meski pemangkasan biaya dijalankan, investasi strategis tetap dilanjutkan dan kualitas aset tetap dijaga secara ketat.
“Kami tahu kapan harus kencangkan ikat pinggang, tapi investasi kunci tetap jalan. NPL kami pun bagus di level 1,88%,” imbuhnya.
Dukungan atas optimisme terhadap belanja negara juga datang dari Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan. Ia melihat realisasi belanja pemerintah sebagai katalis utama bagi peningkatan permintaan kredit pada paruh kedua 2025. Namun, di sisi lain, Trioksa memperingatkan bahwa tekanan terhadap profitabilitas bank belum sepenuhnya mereda karena cadangan CKPN yang meningkat.
“Proyeksi profitabilitas akan tertekan seiring dengan peningkatan CKPN,” ucap Trioksa.
Lebih lanjut, pengamat perbankan dari Binus University, Doddy Ariefianto, menjelaskan bahwa pengaruh belanja negara cenderung terbatas pada beberapa sektor ekonomi seperti perhotelan, rumah makan, serta industri makanan dan minuman. Meskipun tidak universal, dampaknya bisa cukup signifikan di sektor ini saat belanja pemerintah akhirnya direalisasikan.
“Memang dampaknya hanya di sektor-sektor yang sensitif terhadap pengeluaran pemerintah. Jadi tidak menyeluruh. Tapi tetap saja, sektor-sektor itu bisa mengalami dorongan signifikan ketika belanja pemerintah direalisasikan,” tutur Doddy.
Doddy menambahkan bahwa program-program strategis pemerintah yang tengah berjalan seperti pembangunan koperasi Merah Putih dan program 3 juta rumah jauh lebih dari sekadar kebijakan jangka pendek. Ia menyebut bahwa kontribusi belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 20–30 persen, sehingga perlambatan belanja dapat menurunkan laju ekonomi.
“Kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 20%–30%. Jadi ketika belanja melambat, dampaknya pasti terasa,” imbuh Doddy.
Dalam konteks profitabilitas perbankan, Doddy memperkirakan bahwa kondisi pada tahun ini kemungkinan akan tidak jauh berbeda dibanding tahun lalu. Tekanan margin bunga dan kebutuhan cadangan diprediksi akan membuat kinerja industri tetap stagnan.
“Profitabilitas bank tahun ini sepertinya akan berada di level yang mirip dengan 2024,” pungkasnya.
Secara keseluruhan, harapan atas percepatan belanja negara memang menjadi suara penting dalam meredam tekanan industri perbankan. Stimulus fiskal dipandang sebagai katalis untuk merangsang aktivitas kredit, khususnya bagi sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi domestik. Meski demikian, keyakinan bahwa pertumbuhan kredit akan bergantung pula pada likuiditas pasar dan strategi internal bank menggarisbawahi kompleksitas tantangan yang dihadapi.
Perbankan kini berada di persimpangan antara peluang dan risiko. Jika likuiditas memadai, biaya dana menurun, dan realisasi belanja pemerintah berjalan lancar, maka ruang ekspansi kredit terbuka lebih luas. Namun, jika ketiga aspek ini gagal selaras, profitabilitas dan rasio kredit bermasalah bisa tertekan lebih dari ekspektasi.
Dengan adanya optimisme dari pihak eksekutif perbankan, lembaga riset, dan akademisi, sektor perbankan memiliki modal harapan yang realistis untuk mengatasi tantangan tahun ini. Namun, kunci sukses terletak pada kesiapan industri merespons dinamisnya kondisi pasar dan dukungan kebijakan pemerintah yang tuntas serta konsisten selama semester kedua 2025.
Rekomendasi
.jpg)
