BUMN Bersinergi Dukung Sekolah Rakyat Berkualitas
JAKARTA - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia tak hanya bergantung pada pembangunan ekonomi semata, tetapi juga menuntut investasi jangka panjang di sektor pendidikan. Salah satu wujud nyata dari upaya kolektif ini dapat terlihat melalui sinergi antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sejumlah perusahaan BUMN dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) yang tengah digalakkan oleh pemerintah.
Program ini menjadi salah satu strategi besar dalam menghadirkan pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan BUMN menjadi fondasi penting dalam menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini belum memiliki akses memadai terhadap pendidikan yang layak.
Dalam program ini, peran aktif BUMN tidak hanya bersifat administratif atau dukungan finansial semata. Kementerian BUMN secara langsung menugaskan sejumlah BUMN untuk terlibat sesuai dengan kompetensi inti masing-masing. Hal ini menjadi bukti bahwa tanggung jawab sosial perusahaan BUMN tak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga membawa misi sosial yang kuat.
Baca JugaTumbuh 12,16%, Humpuss Maritim Kantongi Pendapatan Usaha USD 64,7 Juta pada Kuartal-II 2025
“Dalam program Sekolah Rakyat, Kementerian BUMN memberikan dukungan dengan menugaskan BUMN untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan bidang kompetensinya,” jelas Juru Bicara Kementerian BUMN, Putri Violla, dalam keterangannya di Jakarta.
Putri menegaskan bahwa keterlibatan BUMN menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sosial. Beberapa BUMN bahkan telah menjalankan tugas khusus dalam mendukung pembangunan dan pengoperasian Sekolah Rakyat.
Sebagai contoh, PT Nindya Karya ditugaskan sebagai koordinator sekaligus kontraktor yang bertanggung jawab dalam renovasi dan pembangunan fisik Sekolah Rakyat. Peran ini sangat vital dalam memastikan bahwa setiap sekolah dibangun dengan standar keamanan dan kenyamanan yang tinggi, sesuai dengan kebutuhan belajar-mengajar modern.
Tak hanya dari sisi infrastruktur, penyediaan energi juga menjadi prioritas penting. PT PLN (Persero) diberi tanggung jawab untuk menyediakan daya listrik yang andal, guna menunjang operasional sekolah dan kegiatan asrama yang berlangsung sepanjang hari.
Di sisi lain, PT Telkom Indonesia mendukung dari aspek digital. Kebutuhan akan pembelajaran berbasis teknologi menjadi perhatian utama, terutama dalam mendorong literasi digital sejak dini. Telkom menyediakan platform pembelajaran, perangkat elektronik, hingga konektivitas internet yang stabil untuk menunjang kegiatan belajar siswa dan guru.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang ingin menciptakan akses pendidikan berkualitas secara merata bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Sasaran program ini mencakup keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan kategori Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial bertindak sebagai koordinator utama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah sekolah berbasis asrama (boarding school) yang melayani siswa dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).
“Program Sekolah Rakyat merupakan sekolah berbasis asrama untuk jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, sampai SMA,” ujar Gus Ipul.
Tahap awal program ini telah berjalan secara bertahap sepanjang tahun 2025. Hingga akhir Juli 2025, ditargetkan terdapat 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Sebaran sekolah tersebut mencakup:
Pulau Sumatra: 22 sekolah
Pulau Jawa: 48 sekolah
Pulau Kalimantan: 4 sekolah
Pulau Sulawesi: 15 sekolah
Kepulauan Maluku: 4 sekolah
Papua: 3 sekolah
Bali: 1 sekolah
Nusa Tenggara Barat: 2 sekolah
Nusa Tenggara Timur: 1 sekolah
Namun, melihat antusiasme dan kesiapan berbagai pihak, jumlah target tersebut meningkat menjadi 159 sekolah, dengan daya tampung lebih dari 15.000 siswa. Langkah ini menjadi akselerasi penting dalam memastikan pemerataan layanan pendidikan yang menyasar kelompok paling rentan dalam masyarakat.
Gus Ipul menegaskan bahwa target akhir program ini adalah pembangunan 200 Sekolah Rakyat hingga Desember 2025. Presiden Prabowo memberikan arahan agar perluasan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung.
"Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insya Allah bisa menampung lebih dari 15 ribu siswa. Nanti, pada akhirnya," kata Gus Ipul saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta.
Kehadiran Sekolah Rakyat dan dukungan lintas sektor, terutama dari BUMN, menandai babak baru dalam sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif. Pendidikan tidak lagi menjadi beban keluarga miskin, tetapi menjadi tanggung jawab bersama untuk menyiapkan generasi penerus bangsa.
Dengan konsep berasrama, fasilitas modern, dan dukungan teknologi, Sekolah Rakyat menjadi simbol dari pendidikan yang membebaskan, memberdayakan, dan merangkul setiap anak bangsa tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.
Rekomendasi
.jpg)
