JAKARTA - Meskipun muncul sejumlah kekhawatiran mengenai efisiensi anggaran, pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi di Bali tetap akan dilanjutkan. Pemerintah memastikan bahwa proyek infrastruktur strategis ini akan terus berjalan sesuai rencana. Dengan panjang total 96,84 kilometer, jalan tol ini akan memasuki tahap berikutnya melalui proses lelang ulang setelah peninjauan kelayakan proyek selesai pada Desember 2025.
Proyek ini bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur, namun merupakan bagian dari rencana jangka panjang dalam memperkuat konektivitas dan mengembangkan wilayah Bali secara menyeluruh. Komitmen ini disampaikan secara langsung oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rachman Arief, di Kompleks DPR RI.
“Memang butuh waktu. Tapi kami pastikan proyek ini tetap berjalan,” ujarnya.
Pernyataan itu muncul sebagai respons atas kekhawatiran publik mengenai potensi penghentian proyek akibat adanya penyesuaian anggaran. Melalui penegasan tersebut, pemerintah menunjukkan bahwa proyek ini akan tetap menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, khususnya karena statusnya sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sebagai bagian dari PSN, keberlanjutan proyek ini menjadi sangat penting. Status ini memberikan jaminan bahwa proyek tidak boleh mangkrak karena kendala teknis, anggaran, atau dinamika politik lainnya. Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi memiliki fungsi vital sebagai penghubung utama antara wilayah barat dan utara Bali menuju kawasan selatan.
Lebih dari sekadar mendukung mobilitas masyarakat lokal, jalur ini diproyeksikan menjadi simpul logistik penting yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali secara lebih efisien. Pemerintah menempatkan proyek ini sebagai infrastruktur prioritas, dengan investasi yang mencapai Rp25,4 triliun. Ini mencerminkan pentingnya proyek dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional di Bali dan sekitarnya.
Langkah lanjutan yang saat ini sedang ditempuh pemerintah mencakup penyesuaian skema teknis dan pembiayaan. Tujuannya adalah agar proyek lebih realistis dan menarik minat investor secara optimal. “Kami pelajari semua hambatan sebelumnya. Desain pembiayaannya akan kami sesuaikan,” ujar Rachman.
Dengan pendekatan yang lebih matang tersebut, diharapkan kendala-kendala teknis maupun administratif yang sebelumnya dihadapi bisa diantisipasi lebih baik. Pemerintah pun menargetkan agar pelaksanaan fisik proyek dapat kembali dimulai pada awal tahun 2026.
Tol ini diharapkan tak hanya meningkatkan konektivitas antardaerah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara luas, khususnya di sektor logistik, perdagangan, dan pariwisata. Sebagai jalur lintas barat-timur di Bali, tol ini akan membuka lebih banyak peluang bagi wilayah yang selama ini belum terakses infrastruktur utama.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen menghadirkan pemerataan pembangunan nasional. Jalan tol ini diproyeksikan menjadi instrumen transformasi wilayah, dengan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat dan utara Bali. Selain memperlancar mobilitas barang dan orang, infrastruktur ini juga mendukung pengembangan kawasan pemukiman, kawasan industri, hingga pariwisata alternatif di luar area selatan Bali yang selama ini dominan.
Dalam proses penyesuaian yang sedang berlangsung, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada aspek teknis dan keuangan, melainkan juga pada prinsip keberlanjutan dan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, perancangan ulang struktur pembiayaan dan pola kerja sama investasi menjadi krusial. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada para calon investor sekaligus memastikan proyek tetap berjalan tanpa hambatan.
Pihak kementerian juga membuka kembali jalur komunikasi dengan investor yang sebelumnya sempat menunjukkan ketertarikan namun belum merealisasikan kerja sama. Dengan model baru yang lebih fleksibel dan menguntungkan, diharapkan minat investor akan kembali meningkat. Keikutsertaan investor dalam proyek ini dipandang penting, tidak hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga mitra strategis dalam pelaksanaan pembangunan.
Selain itu, dari sisi strategis nasional, keberadaan jalan tol ini juga dianggap krusial dalam memperkuat sistem logistik Indonesia. Jalur langsung dari Pelabuhan Gilimanuk menuju wilayah tengah dan selatan Bali akan memangkas waktu tempuh dan biaya distribusi barang secara signifikan. Dampaknya dirasakan luas, mulai dari pelaku usaha besar hingga sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor pertanian dan pariwisata.
Komitmen pemerintah terhadap kelanjutan proyek ini semakin terlihat melalui konsistensi kebijakan dan langkah konkret perencanaan ulang. Review menyeluruh yang saat ini dilakukan akan menjadi dasar kuat bagi eksekusi proyek ke depan. Pemerintah berupaya memastikan bahwa pembangunan tidak hanya layak dari sisi teknis dan ekonomi, tetapi juga tepat sasaran serta berkelanjutan dalam jangka panjang.
Seluruh proses ini menggambarkan pendekatan pemerintah yang adaptif terhadap tantangan dan tetap progresif dalam melanjutkan agenda pembangunan. Proyek Tol Gilimanuk–Mengwi menjadi simbol penting dari sinergi perencanaan makro dan kebutuhan nyata masyarakat.
Harapan masyarakat Bali dan kawasan sekitarnya pun besar terhadap keberlanjutan proyek ini. Mereka menantikan perubahan positif yang dihadirkan oleh infrastruktur ini, baik dalam bentuk kemudahan akses, peningkatan ekonomi, hingga terciptanya kawasan-kawasan pertumbuhan baru. Komitmen kuat dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa meskipun ada evaluasi dan penyesuaian, proyek-proyek strategis akan tetap menjadi prioritas utama pembangunan nasional.
Dengan visi yang jelas dan langkah konkret yang tengah diambil, proyek Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi siap menjadi penghubung utama tak hanya secara geografis, tetapi juga secara ekonomi dan sosial di masa depan.