JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tengah menyiapkan langkah strategis dengan mengusulkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan senilai Rp130 triliun kepada Komite Kebijakan KUR di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Usulan ini merupakan tindak lanjut atas komitmen Danantara, perusahaan pembiayaan nasional, dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp130 triliun dari Danantara akan digunakan sebagai uji coba skema likuiditas dalam program KUR sektor perumahan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pembiayaan perumahan berbasis produktif.
“Langkah ini untuk menindaklanjuti komitmen Danantara terhadap dukungan pembiayaan program tiga juta rumah,” kata Heru usai pertemuan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta pihak Danantara di Kantor BP Tapera, Jakarta.
Heru menjelaskan bahwa usulan skema KUR ini akan segera diajukan secara resmi ke Komite Kebijakan KUR yang dipimpin langsung oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Tujuannya adalah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah pertama, pengembangan usaha berbasis perumahan, hingga mendukung pertumbuhan sektor properti yang berkelanjutan.
“Skema ini nantinya akan diusulkan kepada komite kebijakan KUR yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian,” ujar Heru.
Fokus pada Pembiayaan Produktif Sektor Perumahan
Selama ini, Kredit Usaha Rakyat dikenal sebagai program pembiayaan produktif yang diarahkan pada sektor UMKM. Namun, BP Tapera menilai sektor perumahan juga layak mendapat porsi pembiayaan produktif, mengingat dampaknya yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Heru menyebut bahwa pemanfaatan KUR untuk perumahan bukanlah hal baru. Beberapa skema pembiayaan yang sudah berjalan seperti pengembangan homestay, usaha kos-kosan, dan renovasi rumah berbasis usaha kecil sudah menunjukkan dampak positif.
“Selama ini KUR termasuk ke dalam pembiayaan yang produktif karena disalurkan ke sektor perumahan, seperti KUR untuk pengembangan homestay hingga usaha kos-kosan,” ungkapnya.
Meski begitu, Heru menyampaikan bahwa sisi permintaan KUR perumahan masih cenderung bersifat konsumtif. Oleh karena itu, pihaknya bersama stakeholder terkait akan memperdalam diskusi mengenai desain skema agar tepat sasaran dan tetap berada dalam kerangka produktif.
Danantara Siap Salurkan Rp130 Triliun
Di sisi lain, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pihaknya telah siap mendukung pembiayaan sebesar Rp130 triliun sepanjang tahun 2025. Dana ini dialokasikan khusus untuk mendukung program pembangunan rumah yang dicanangkan pemerintah.
“Danantara siap menggelontorkan dana Rp130 triliun untuk mendukung program tersebut sepanjang 2025,” kata Rosan.
Dana tersebut merupakan bagian dari sinergi antara Danantara dan lembaga-lembaga perbankan nasional, termasuk bank-bank himpunan milik negara (Himbara), yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang selama ini terkendala dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan rumah.
Dukungan Perbankan Nasional
Respon positif juga datang dari kalangan perbankan. Bank Himbara seperti BTN, Mandiri, BRI, BNI, dan BSI disebut telah menyatakan kesiapan mereka untuk menyukseskan skema pembiayaan yang akan diintegrasikan dalam sistem KUR tersebut.
Program ini tidak hanya akan memperkuat sektor properti, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan melalui pemberian kredit yang terjangkau kepada segmen masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional.
BTN sebagai bank spesialis pembiayaan perumahan, disebut akan memainkan peran penting dalam penyaluran dana, terutama untuk segmen rumah pertama dan hunian MBR. Sementara BSI dan bank syariah lainnya diperkirakan akan mendukung pembiayaan berbasis syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim.
Target Tiga Juta Rumah
Pemerintah menargetkan pembangunan dan pembiayaan tiga juta rumah selama periode 2025–2029 sebagai bagian dari program strategis nasional. Dana KUR perumahan yang diajukan BP Tapera menjadi salah satu instrumen kunci dalam mewujudkan target tersebut.
Dengan dana likuiditas awal sebesar Rp130 triliun, skema ini diperkirakan akan menyasar berbagai segmen, mulai dari rumah subsidi, rumah sewa, hingga rumah usaha kecil dan menengah berbasis hunian.
Program ini diharapkan tidak hanya berdampak pada penyediaan rumah, tetapi juga mampu menciptakan multiplier effect seperti peningkatan lapangan kerja di sektor konstruksi, peningkatan konsumsi material bangunan, serta pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah pengembangan perumahan.
Usulan BP Tapera untuk menyertakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pembiayaan perumahan senilai Rp130 triliun menjadi langkah signifikan dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional. Dengan dukungan Danantara dan bank-bank Himbara, skema ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat yang masih kesulitan memiliki rumah.
“Kami optimistis skema ini bisa membuka akses pembiayaan rumah yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tutup Heru.
Jika skema ini disetujui dan berjalan sesuai rencana, maka 2025 bisa menjadi titik awal reformasi besar dalam pembiayaan perumahan nasional berbasis inklusif dan produktif.