JAKARTA - Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan Pertamina mencuat ke permukaan dan langsung dikategorikan sebagai salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyebut kasus ini sebagai "ngeri-ngeri sedap" tetapi tegas mengisyaratkan pentingnya pengungkapan yang tuntas.
"Selama 5 tahun, uang itu mengalir ke mana saja? Siapa saja pihak-pihak yang menikmati uang tersebut? Harus diungkap. Karena ini benar-benar korupsi besar yang pastinya melibatkan banyak pihak, dari hulu ke hilir," ujar Sahroni dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Jumat lalu.
Dorongan kepada PPATK
Sahroni mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk bergerak cepat melacak aliran dana yang diduga hasil korupsi ini. Menurut pandangannya, keterlibatan PPATK sangat krusial untuk membantu penegak hukum dalam memaksimalkan pemulihan kerugian negara.
Dia menilai kasus ini bukan sekedar mega korupsi, melainkan sudah masuk ke kategori super korupsi dengan dugaan kerugian negara mencapai hampir Rp1 kuadriliun. “Sisa umur hidup para tersangka pun tidak akan cukup untuk menebus semua kerugian dan dampak yang ditimbulkan,” tegas Sahroni.
Penyidikan oleh Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi ini yang melibatkan PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk periode 2018–2023. Berdasarkan laporan sementara, kerugian negara akibat kasus ini pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun.
Kerugian tersebut terdiri dari lima komponen utama: kegagalan dalam ekspor minyak mentah dalam negeri yang diperkirakan merugikan negara sekitar Rp35 triliun, kerugian dari impor minyak mentah melalui broker sejumlah Rp2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker sekitar Rp9 triliun, pemberian kompensasi tahun 2023 senilai Rp126 triliun, dan besarnya subsidi yang diberikan di tahun yang sama mencapai Rp21 triliun.
Imbauan untuk Tindakan Tegas
Sahroni berharap kasus ini diusut dengan tegas dan tuntas, menyerupai usaha Kejagung dalam menindak kasus-kasus besar lainnya. "Ini harus tegas dan tuntas, seperti saat Kejagung mengusut kasus-kasus kakap lainnya, semua tersangka harus diseret dan bertanggung jawab," tambah Sahroni, yang dikenal gigih dalam memerangi korupsi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan komisi yang bertanggung jawab atas urusan penegakan hukum.
Pengungkapan kasus ini dinilai tidak hanya penting untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memulihkan citra negara di mata publik dan internasional terkait pengelolaan sumber daya alam.
PPATK dan Manajemen Risiko
Pelibatan PPATK dalam pelacakan aliran dana sangat diharapkan dapat menemukan sumber dan pihak-pihak yang diuntungkan secara ilegal dari praktek curang ini. Analisis mendalam diperlukan untuk memahami pola transaksi yang mencurigakan, yang dapat menjadi bukti kuat di pengadilan nantinya.
Sahroni juga menyoroti pentingnya manajemen risiko dalam sektor energi yang sangat strategis ini. Kesalahan manajemen berdampak besar pada perekonomian negara dan dapat menimbulkan gejolak yang sulit diatasi.
Reaksi Publik dan Media Sosial
Kasus ini menjadi sorotan publik dan ramai dibicarakan di media sosial. Pengamat ekonomi dan korupsi menyatakan keprihatinan terhadap dugaan korupsi yang melebihi batas ini. Seiring dengan advokasi publik untuk pengungkapan yang transparan, mereka juga menekankan perlunya reformasi dalam tata kelola sektor minyak dan gas.
Tantangan dan Langkah Selanjutnya
Tantangan utama dalam penyelesaian kasus ini adalah memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak yang terlibat dapat lolos dari jerat hukum. Selain itu, memulihkan kerugian negara dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat mencegah kejadian serupa di masa depan menjadi fokus utama.
Langkah penegakan hukum yang kuat dan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan korupsi di sektor energi.
Dengan segala perhatian yang tertuju pada kasus ini, masyarakat berharap penanganannya dilakukan dengan transparan dan adil, menjaga amanah yang diberikan rakyat kepada para pemangku kepentingan. Pengungkapan tuntas dari "ngeri-ngeri sedap" ini menjadi harapan besar untuk membersihkan sektor krusial ini dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab.