JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Erick menegaskan pentingnya proses penegakan hukum dalam kasus ini untuk menjaga integritas dan kredibilitas BUMN, khususnya Pertamina.
Dalam kesempatan tersebut, Erick mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin guna membahas perkembangan penyidikan kasus ini. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya adaptasi dalam proses hukum agar tidak hanya tertuju pada individu yang terlibat tanpa menggeneralisasi keseluruhan institusi. "Tentu dengan kasus yang sedang didalami Kejaksaan, saya rapat dengan Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) sebelum ke Magelang jam 11 malam. Kami apresiasi yang dilakukan Kejaksaan dan menghormati proses hukum. Tapi jangan sampai ketika ada oknum yang terlibat, seluruh korporasi dianggap tidak baik. Kami harus menjaga persepsi itu," ujar Erick Thohir, sebagaimana dikutip dari Metro Hari Ini Metro TV, Kamis, 6 Maret 2025.
Tindakan Erick Thohir ini sejalan dengan upaya untuk menjaga reputasi BUMN di mata publik. Sebagai badan usaha milik negara terbesar, Pertamina memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, integritas dalam pengelolaan harus senantiasa terjaga, terlebih ketika menyangkut isu korupsi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap BUMN.
Penyidikan yang Mendalam dari Kejagung
Sementara itu, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap kasus ini akan terus berlanjut sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Ardiansyah, menekankan bahwa penyidik akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap setiap pihak yang diduga terlibat dalam skandal ini. "Semua proses hukum ada tahapannya. Siapa yang bertanggung jawab tentunya dalam lingkup pemeriksaan. Jika ada di luar lingkup itu, penyidik tetap akan melakukan pemeriksaan. Jadi, kemungkinan pemanggilan kembali akan ditentukan oleh penyidik nanti," ujar Febrie.
Kejagung juga membidik periode waktu spesifik dalam penyelidikan, dengan fokus pada kurun waktu antara tahun 2018 hingga 2023. Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, periode tersebut dipilih berdasarkan adanya dugaan kuat pengaturan minyak mentah yang melibatkan oknum tertentu.
"Penyidikan ini tempus delicti-nya adalah tahun 2018 sampai 2023. Ini penting karena bisa mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai kondisi BBM yang beredar. Artinya, sejak 2024 ke sini, BBM yang ada sudah sesuai dengan standar Pertamina," jelas Burhanuddin, menegaskan bahwa kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang beredar di pasaran saat ini tidak terpengaruh oleh penyidikan tersebut.
Komitmen Pertamina Terhadap Kualitas BBM
Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas BBM yang beredar di Indonesia. Pertamina secara rutin bekerja sama dengan BP Migas untuk melakukan uji kualitas BBM setiap tahun. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa bahan bakar yang diproduksi memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dapat digunakan oleh masyarakat secara aman.
“Saat ini, kami menjamin bahwa BBM yang beredar sudah sesuai standar. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen,” ujar seorang petinggi Pertamina yang enggan disebut namanya.
Dukungan Publik dan Masyarakat
Kasus ini menjadi sorotan publik yang luas mengingat keterlibatan salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Namun, dengan adanya dukungan dari Kementerian BUMN, upaya Kejagung dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi ini diharapkan dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel.
Di tengah situasi yang menantang ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga meminta dukungan dari masyarakat agar tetap memercayakan proses hukum ini kepada pihak berwenang. "Kami berharap masyarakat tetap tenang dan mendukung upaya yang sedang kami lakukan. Tugas kami adalah memastikan bahwa setiap tindakan korupsi dapat diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku," katanya.
Dengan publik yang terus mengikuti perkembangan kasus ini, diharapkan proses hukum dapat menjadi peringatan keras bagi oknum yang berniat menyalahgunakan jabatan dan kepercayaan publik. Penegakan hukum yang tegas terhadap kasus ini dapat memberi dampak positif terhadap peningkatan integritas institusi negara, khususnya yang bergerak di bidang energi dan sumber daya alam.