68 Siswa SDN 196/III Sekungkung Kerinci Terpaksa Belajar di 4 Ruang Kelas, Dua Ruang Lain Rusak Parah
KERINCI — Dua ruang kelas di SDN 196/III Sekungkung, Kecamatan Bukitkerman, Kabupaten Kerinci, Jambi, kini tak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kondisi bangunan yang rusak parah itu memaksa 68 siswa sekolah tersebut berdesakan di empat ruang kelas yang tersisa.
Salah satu ruang kelas yang rusak terlihat dari kondisi dinding yang retak dan atap yang bocor. Guru-guru setempat menyebut ruangan tersebut sudah lama tidak dipakai karena membahayakan keselamatan siswa.
Ruang Perpustakaan Disulap Jadi Ruang Guru
Keterbatasan ruang membuat pihak sekolah mengambil langkah darurat. Satu-satunya ruang perpustakaan yang dimiliki SDN 196/III Sekungkung kini dialihfungsikan sebagai ruang guru.
Dengan begitu, aktivitas belajar mengajar di sekolah yang berada di kawasan dataran tinggi Kerinci itu hanya mengandalkan empat ruang kelas yang masih layak. Sementara dua ruang kelas lainnya dibiarkan kosong menunggu perbaikan.
Kapan Perbaikan Ruang Kelas SDN 196/III Sekungkung Dilakukan?
Belum ada kepastian kapan perbaikan dua ruang kelas rusak tersebut akan dieksekusi. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci terkait penanganan kerusakan infrastruktur sekolah tersebut.
Kondisi ini menjadi perhatian orang tua murid yang berharap pemerintah daerah segera turun tangan. Aktivitas belajar yang terpusat di ruang kelas sempit dikhawatirkan mengurangi kenyamanan dan kualitas pembelajaran siswa.
Infrastruktur Sekolah di Daerah Terpencil Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Kasus SDN 196/III Sekungkung menambah daftar panjang sekolah di daerah terpencil Kabupaten Kerinci yang membutuhkan perhatian serius pemerintah. Akses geografis yang sulit kerap menjadi kendala utama dalam proses rehabilitasi bangunan sekolah.
Kondisi serupa berpotensi terjadi di sejumlah sekolah lain di pelosok Kerinci yang memiliki keterbatasan anggaran pemeliharaan. Pemerintah daerah diharapkan memprioritaskan perbaikan sarana pendidikan dasar demi menjamin hak belajar anak-anak di daerah.