JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meresmikan perubahan tarif listrik per kilowatt hour (kWh) yang mulai diberlakukan pada Februari 2025. Perubahan ini berdampak pada 13 golongan pelanggan PLN non-subsidi. Keputusan ini diumumkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, yang memperkenalkan penyesuaian tarif berdasarkan beberapa parameter ekonomi makro.
Penyesuaian tarif listrik ini menjadi perhatian utama bagi pelanggan PLN non-subsidi karena mereka dikenakan penyesuaian tarif listrik yang direncanakan terjadi setiap tiga bulan sekali. Beberapa faktor penentu dalam penyesuaian ini mencakup nilai tukar kurs, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), angka inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).
Penetapan dan Realisasi Ekonomi Makro
Menurut informasi resmi yang diperoleh dari Kementerian ESDM pada 31 Desember 2024, tarif tenaga listrik untuk Triwulan I tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan realisasi parameter ekonomi makro dari bulan Agustus hingga Oktober 2024. Meskipun data menunjukkan bahwa seharusnya ada kenaikan tarif listrik secara akumulatif, keputusan diambil untuk menahan kenaikan dan menetapkan tarif yang sama dengan Triwulan IV tahun 2024.
Dalam pernyataannya, ESDM menegaskan keputusan ini, "Tarif tenaga listrik Triwulan I 2025 ditetapkan menggunakan realisasi parameter ekonomi makro bulan Agustus hingga Oktober tahun 2024. Secara akumulasi, parameter tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik, namun diputuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2025 adalah tetap, yaitu sama dengan tarif tenaga listrik periode Triwulan IV Tahun 2024 sepanjang tidak ditentukan lain oleh Pemerintah."
Konsekuensi untuk Pelanggan Non-Subsidi
Keputusan ini berdampak signifikan bagi pelanggan non-subsidi. Golongan ini mencakup beragam pengguna dari rumah tangga, bisnis, hingga industri. Konsumen non-subsidi sebelumnya pernah merasakan ketidakstabilan tarif yang bisa melonjak karena perubahan parameter makro. Namun, keputusan untuk tidak menaikkan tarif dapat memberikan sedikit kelonggaran bagi anggaran rumah tangga dan operasional mereka.
Menurut pakar kebijakan energi, langkah pemerintah ini dianggap sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. "Penetapan tarif yang konsisten membantu menjaga stabilitas ekonomi di tingkat rumah tangga dan usaha kecil, terutama dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian," jelas Dr. Indra Wicaksono, seorang ahli kebijakan energi.
Kendala dan Tantangan di Balik Keputusan
Meski demikian, mempertahankan tarif listrik di tengah tekanan ekonomi makro bukanlah tanpa tantangan. Harga minyak mentah yang dinamis, fluktuasi kurs, dan faktor global lainnya memberikan tantangan bagi pemerintah untuk mempertahankan harga tanpa menambah beban fiskal.
"Dalam jangka panjang, kebijakan yang tepat diperlukan guna memastikan bahwa kebutuhan energi dapat terpenuhi tanpa memicu inflasi atau beban tambahan bagi masyarakat. Ini termasuk transisi ke energi terbarukan dan efisiensi energi," tambah Dr. Indra.
Proyeksi Masa Depan dan Langkah Ke Depan
Langkah ke depan yang diharapkan dari pemerintah termasuk memberdayakan sumber daya energi terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan pada batubara dan minyak mentah. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekonomi energi yang lebih stabil dan ramah lingkungan.
Kementerian ESDM juga mengisyaratkan tekad untuk terus memantau kondisi ekonomi dan memastikan harga tetap terjangkau bagi konsumen akhir. Dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan, diharapkan dapat menstabilkan biaya listrik di masa depan.
Keputusan tetapnya tarif listrik ini diklaim akan memberikan dampak positif bagi perencanaan keuangan rumah tangga dan bisnis, serta memberikan kepastian bagi investasi di sektor-sektor terkait. Pasar akan lebih terukur dan dapat beradaptasi lebih baik dengan perubahan kebijakan yang penuh pertimbangan seperti ini.