JAKARTA - Optimisme tinggi masih dipegang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mengawal penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba), meskipun tantangan global menekan harga serta permintaan komoditas tambang. Situasi pasar yang tidak stabil ternyata tidak menggoyahkan keyakinan pemerintah untuk menuntaskan target tahun ini yang telah ditetapkan sebesar Rp 124 triliun.
Di tengah volatilitas pasar internasional dan sejumlah tekanan ekonomi, upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam tampaknya membuahkan hasil positif. Realisasi PNBP dari subsektor minerba hingga akhir Juli 2025 telah mencapai Rp 76,9 triliun atau setara dengan 62 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa target akhir tahun bukan hanya realistis, melainkan berpeluang terlampaui.
"Insya Allah bisa (tercapai). Kalau sekarang sudah 61%, berarti melampaui," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, dengan nada optimis. Keyakinan ini dibangun atas dasar pencapaian konsisten sektor minerba yang tetap memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara meski dihadapkan pada dinamika harga komoditas global.
Tri menjelaskan bahwa pergerakan pasar memang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, tetapi strategi pemerintah dalam menjaga ritme produksi dan distribusi tetap mampu meminimalkan dampak negatif terhadap pendapatan negara. Selain itu, monitoring dan evaluasi terus dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa setiap potensi penerimaan dapat dioptimalkan, terutama dari perusahaan-perusahaan tambang yang aktif beroperasi.
Sektor minerba memang menjadi salah satu andalan dalam menyumbang penerimaan negara bukan pajak, terutama melalui royalti dan iuran tetap yang dibayarkan oleh pelaku usaha pertambangan. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mengelola sektor ini sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku industri.
Meski harga batubara mengalami tren penurunan sejak awal tahun 2025, produksi tetap dijaga pada tingkat optimal guna memastikan keberlanjutan kontribusi terhadap PNBP. Tri Winarno menambahkan bahwa pengawasan lapangan juga diperketat untuk menekan potensi kebocoran penerimaan serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, kementerian juga berfokus pada peningkatan transparansi dan efisiensi dalam sistem pelaporan produksi dan pembayaran PNBP oleh perusahaan tambang. Langkah ini dinilai penting agar penerimaan negara dari sektor sumber daya alam bisa dimaksimalkan secara adil dan berkelanjutan.
Data yang dicatat hingga akhir Juli 2025 menunjukkan bahwa meski harga beberapa komoditas utama seperti nikel dan batubara turun, volume produksi dan ekspor dari perusahaan tambang nasional relatif stabil. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong capaian PNBP tetap berada pada jalur yang sesuai dengan harapan.
Dalam konteks perencanaan fiskal, keberhasilan sektor minerba dalam memberikan kontribusi terhadap PNBP juga menjadi sinyal positif bagi APBN 2025. Dana yang terkumpul dari sektor ini akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, termasuk infrastruktur energi dan program hilirisasi sumber daya alam.
"Realisasi yang sudah lebih dari separuh menunjukkan komitmen kami untuk terus mengawal sektor ini secara optimal. Kami akan pastikan sisa target bisa terpenuhi dengan dukungan seluruh pihak terkait," ujar Tri kembali menegaskan.
Upaya menjaga stabilitas sektor minerba juga tidak lepas dari dorongan hilirisasi yang terus digencarkan oleh pemerintah. Dengan mendorong pemrosesan bahan tambang di dalam negeri, tidak hanya nilai tambah yang meningkat, tetapi juga peluang peningkatan PNBP secara berkelanjutan.
ESDM pun mengakui bahwa keberhasilan ini juga sangat bergantung pada kebijakan makro ekonomi dan sinergi lintas kementerian/lembaga. Dukungan regulasi yang kondusif serta kemudahan dalam perizinan menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi tetap menarik bagi investor di sektor pertambangan.
Tri menyebutkan bahwa Kementerian ESDM akan terus mendorong para pelaku usaha untuk patuh terhadap kewajiban pembayaran PNBP serta melakukan pelaporan secara akurat dan tepat waktu. Penguatan sistem digital pelaporan menjadi salah satu solusi agar proses berjalan lebih transparan dan efisien.
Dengan tren pencapaian yang positif ini, optimisme pemerintah semakin kuat dalam menatap akhir tahun 2025. Target Rp 124 triliun dipandang bukan sekadar angka, melainkan komitmen bersama dalam menjaga kemandirian fiskal nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
Menjelang akhir triwulan ketiga, kementerian akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi dan tantangan yang masih ada di lapangan. Evaluasi ini akan menjadi dasar dalam menentukan strategi yang tepat agar laju capaian tetap terjaga dan bahkan bisa ditingkatkan lebih jauh.
Kesuksesan sektor minerba dalam menjaga kontribusi terhadap PNBP juga diharapkan dapat menjadi model bagi subsektor lainnya, termasuk energi terbarukan dan migas, agar mampu memberikan sumbangsih yang lebih besar bagi keuangan negara di masa depan.
Pemerintah berharap bahwa dengan strategi yang tepat, pengawasan yang ketat, dan kolaborasi yang kuat, sektor pertambangan Indonesia dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.