JAKARTA - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, salah satunya melalui pengembangan kawasan permukiman baru di wilayah pesisir. Pembangunan infrastruktur permukiman di Kawasan Tanjung Banun, Kota Batam, Kepulauan Riau menjadi salah satu langkah nyata yang tengah dikebut penyelesaiannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pengembangan kawasan ini mencakup lahan seluas 36,77 hektare (ha) dengan menggunakan skema kontrak tahun jamak (MYC) yang bernilai sebesar Rp164,77 miliar. Proyek ini sendiri telah dimulai sejak Desember 2024 dan per awal Agustus 2025, progres fisiknya telah mencapai 45,23 persen. Pembangunan ini ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan September 2025.
Kawasan Permukiman Tanjung Banun merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi hasil kolaborasi antara Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Transmigrasi, serta Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Dengan konsep sebagai permukiman baru yang terintegrasi dan produktif, proyek ini dirancang untuk menunjang pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir dan perbatasan.
- Baca Juga Erick Thohir Buktikan SDM PSSI Mendunia
Kondisi eksisting kawasan Tanjung Banun saat ini masih didominasi oleh lahan perkebunan, tambak udang, peternakan, dan dua pusat lingkungan utama, yaitu Kampung Melayu Tanjung Banun dan Kuala Buluh. Melalui proyek ini, kawasan tersebut akan bertransformasi menjadi kawasan hunian yang layak, sehat, dan produktif.
Tugas utama Kementerian PUPR dalam proyek ini adalah menyiapkan lahan kavling rumah. Aktivitas pembangunan mencakup pekerjaan tanah dan geosintetik, pekerjaan kekerasan berbutir, pengaspalan, struktur bangunan, sistem air minum dan sanitasi, pembangunan puskesmas pembantu, penataan ruang terbuka hijau dan lingkungan, serta penghijauan lahan cadangan.
Progres pembangunan lahan kavling ini ditargetkan selesai secara bertahap. Pada akhir Juni 2025 ditargetkan sebanyak 150 kavling rumah akan siap, lalu meningkat menjadi 250 kavling pada akhir Juli, dan mencapai 350 kavling pada akhir Agustus 2025.
Setelah kesiapan lahan rumah dituntaskan oleh Kementerian PUPR, pembangunan rumah tipe 45 beserta utilitasnya akan dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi. Dengan demikian, penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat dapat terlaksana secara terintegrasi dan menyeluruh.
Menteri PUPR Dody Hanggodo menyampaikan bahwa proyek ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar. Lebih dari itu, proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan kawasan permukiman yang layak huni, tangguh, serta mampu mendorong pemerataan ekonomi dan sosial, terutama di wilayah pesisir dan perbatasan.
"Melalui proyek ini, pemerintah tidak hanya menghadirkan infrastruktur dasar, tetapi juga berkomitmen menciptakan kawasan layak huni, tangguh dan mampu mendorong pemerataan ekonomi dan sosial, terutama di wilayah pesisir dan perbatasan," ujar Menteri Dody Hanggodo dalam pernyataan tertulisnya pada Senin, 4 Agustus 2025.
Pembangunan kawasan ini juga mendukung penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya melalui penyediaan fasilitas umum yang memadai dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Penataan ruang terbuka hijau dan upaya penghijauan kembali lahan cadangan merupakan bagian dari langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman.
Kehadiran permukiman baru yang terintegrasi ini diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Dengan dibangunnya infrastruktur pendukung seperti sistem sanitasi dan puskesmas pembantu, kualitas hidup masyarakat akan meningkat secara signifikan.
Secara keseluruhan, proyek ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan kawasan seperti di Tanjung Banun menjadi langkah penting dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Kolaborasi antarinstansi yang terlibat menunjukkan semangat gotong royong dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, koordinasi antara Kementerian PUPR, KKP, Kementerian Transmigrasi, dan BP Batam menjadi kunci keberhasilan proyek.
Dari sisi teknis, penggunaan sistem kontrak tahun jamak memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian proyek, terutama dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Skema ini memungkinkan percepatan penyelesaian tanpa mengurangi kualitas pekerjaan.
Di masa mendatang, kawasan permukiman seperti Tanjung Banun juga berpotensi menjadi model pengembangan kawasan serupa di daerah lain. Dengan pendekatan yang menyeluruh mulai dari penyediaan lahan hingga pembangunan rumah dan fasilitas umum, proyek ini menjadi percontohan yang aplikatif.
Dengan capaian progres 45,23 persen per Agustus 2025, optimisme untuk menyelesaikan proyek tepat waktu semakin tinggi. Apalagi, dukungan penuh dari berbagai pihak terus mengalir untuk mempercepat penyelesaian dan memastikan manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
Harapannya, pada bulan September 2025, Kawasan Permukiman Tanjung Banun telah siap digunakan dan dihuni oleh masyarakat. Keberadaan kawasan ini akan menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian layak dan berkualitas di seluruh pelosok negeri.
Dengan langkah nyata seperti ini, pembangunan tidak lagi hanya terpusat di kota besar, tetapi merata ke seluruh wilayah, termasuk kawasan pesisir yang selama ini masih tertinggal dalam hal infrastruktur dasar. Tanjung Banun pun bersiap menjadi kawasan yang maju, nyaman, dan berdaya saing tinggi dalam beberapa waktu ke depan.